RRI.CO.ID, Jakarta - Keputusan pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah konflik Timur Tengah sudah tepat. Hal itu disampaikan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef), Abra Talattov.

Abra menilai, opsi menaikan BBM harus menjadi opsi paling akhir. “Mengingat dampaknya akan sangat luar biasa terhadap masyarakat, seperti menurunkan daya beli,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Rabu (12/3/2026).

Ia juga menilai kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya logistik serta mendorong kenaikan harga berbagai barang. Kondisi tersebut dapat memicu inflasi yang tidak baik bagi perekonomian nasional.

Namun, menurut Abra, pemerintah tetap perlu mengantisipasi gejolak harga minyak dunia yang melampaui asumsi ICP (Indonesian Crude Price). Pemerintah disarankan memperkuat APBN dengan menambah subsidi agar harga BBM tidak naik.

Menurut Abra, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis. “Antara lain, memperketat belanja negara yang kurang produktif oleh Kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Abra menyebut pemerintah perlu memperketat belanja negara yang kurang produktif di kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian terhadap prioritas anggaran.

Ia menilai pemerintah dapat memperkuat buffer fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. "Meskipun ini juga memiliki belum bisa dipastikan optimal di tengah masih belum optimalnya daya beli masyarakat dan pendapatan dunia usaha,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menambah anggaran subsidi untuk menjaga stabilitas harga energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying BBM di tengah ketidakpastian global akibat konflik yang terjadi di timur tengah. Pemerintah memastikan pasokan energi tetap aman dan harga BBM maupun LPG tidak akan mengalami kenaikan harga.