RRI.CO.ID, Cirebon - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode Idulfitri.

“Sampai evaluasi kemarin untuk arus mudik dan arus balik baik dari ketersediaan BBM. Baik dari ketersediaan maupun keterjangkauan siap dan masih cukup untuk 21 hari kerja,” kata Herman, Senin, 9 Maret 2026.

Ia menjelaskan kepastian tersebut diperoleh setelah Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di sektor energi dan transportasi. Evaluasi tersebut melibatkan PT Pertamina, PT PLN, serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar selama masa mudik Lebaran.

Menurut Herman, pemerintah juga akan terus menyesuaikan pasokan energi dengan peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tersebut. Penambahan stok energi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM yang biasanya terjadi selama arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi meskipun saat ini harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Kenaikan tersebut dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur penting distribusi minyak mentah dunia.

Herman menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak fluktuasi harga energi global terhadap kondisi dalam negeri. Ia mencontohkan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat harga minyak dunia melonjak.

Pada saat itu, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dengan tetap memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus mengendalikan dampak sosial akibat kenaikan harga energi.

Herman menilai pemerintah saat ini juga telah memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi kebutuhan energi nasional, termasuk lonjakan permintaan BBM pada momentum Lebaran. Ia meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki strategi untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

“Presiden Prabowo, saya meyakini memiliki strategi. Cara bagaimana mengelola situasi saat ini,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema kompensasi anggaran guna menahan kenaikan harga energi agar tetap berada dalam batas kemampuan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau di tengah dinamika pasar energi global.

“Tentu ini pilihan-pilihan yang kita serahkan kepada pemerintah dan yang terpenting bahwa masyarakat, tetap tidak kehilangan sumber energi. Tidak kehilangan bahan bakarnya, namun dengan harga terjangkau oleh daya belinya,” ujarnya.