Didesak Keluar dari BoP, Nusron: Pemerintah Tidak Anti Kritik

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Hal itu terkait desakan sejumlah kalangan, agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Hal itu disampaikannya usai mengikuti buka puasa (bukber) Presiden Prabowo Subianto bersama para tokoh dan ulama muslim, Kamis, 5 Maret 2026. Dimana dalam acara tersebut, Kepala Negara juga berdiskusi dengan sejumlah tokoh, ulama dan pemimpin organisasi masyarakat (ormas) islam.

Nusron memastikan bahwa pemerintah, menerima seluruh masukan yang disampaikan publik terkait dorongan agar Indonesia keluar dari BoP. Namun demikian diungkapkannya, bahwa pemerintah saat ini tengah mencermati perkembangan yang terjadi di dunia dalam menentukan langkah di BoP.

"Kita hargai sarannya, kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Nusron saat konferensi pers di Komplesk Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026.

Meski demikian dikatakannya, bahwa sejauh ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sangat optimis dengan keanggotaan Indonesia di BoP. Melalui forum itu Nusron menuturkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, segera terwujud.

"Tetapi kita akan membuktikan di lapangan, bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu, jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," ujarnya.

Diketahui dorongan akan keluarnya Indonesia dari BoP juga didasari adanya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah (Tim-Teng). Ketegangan terjadi karena Amerika Serikat (AS) dan Israel, melakukan serangan ke Iran pada beberapa hari lalu.

Atas hal itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar Presiden Prabowo mempertimbangkan opsi keluar dari BoP. Sebab menurutnya, Presiden AS telah menciderai nilai-nilai perdamaian saat membentuk BoP tersebut.

"Jangan sampai malah keberadaan Indonesia (di Bop) malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh. Karena mestinya damai malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana," kata HNW.