Mensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat Menjadi Prioritas di Papua Barat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendorong pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas di Papua Barat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Kantor Kementerian Sosial, Rabu 4 Maret 2026.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, terdapat tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya fokus menguatkan data sosial, Sekolah Rakyat, hingga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Ada tiga penugasan utama Presiden, yaitu penguatan DTSEN, Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial tepat sasaran,” ucapnya. Ia menegaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Menurutnya, pelaksanaan kebijakan sosial dilakukan melalui tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Salah satu program yang didorong, lanjutnya, adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini sendiri menyasar anak dari keluarga paling tidak mampu.

Sasaran utama adalah keluarga pada desil satu dan diua dimana seleksi dilakukan melalui penjangkauan berbasis data sosial ekonomi. Mensos memastikan seluruh kebutuhan siswa Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara.

“Sayang sekali jika Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul. Ia-pun meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan yang dibutuhkan sekitar tujuh hektare.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai program Sekolah Rakyat penting untuk memperluas akses pendidikan.

Menurutnya, Papua Barat memiliki tujuh kabupaten dan 91 distrik dengan kondisi geografis wilayah tersebut cukup menantang. Dominggus menyebut dua kabupaten, yaitu Manokwari dan Manokwari Selatan, telah diusulkan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat memperluas jangkauan program. Sekolah Rakyat diarahkan menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Selain program pendidikan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial di Papua Barat yang nilainya mencapai Rp200,844 miliar pada 2025. Bantuan tersebut menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui berbagai skema perlindungan sosial.