Wamendagri Bima Arya Dorong DPRD Kabupaten Naik Kelas
- 31 Agt 2026 01:35 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wamendagri Bima Arya mendorong DPRD kabupaten naik kelas dengan meningkatkan kapasitas pengawasan dan kualitas kebijakan daerah.
- Bima Arya meminta DPRD menggeser paradigma pengawasan APBD dari sekadar angka serapan menjadi dampak nyata bagi masyarakat.
- Ketum ADKASI Siswanto menegaskan komitmen memperjuangkan kepentingan fiskal daerah seperti dana Transfer ke Daerah kepada pemerintah pusat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten untuk 'naik kelas'. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif diimbangi penguatan fungsi pengawasan penganggaran demi memastikan kebermanfaatan kebijakan daerah.
Bima menegaskan pentingnya pergeseran fokus evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari serapan menuju dampak nyata. Posisi strategis DPRD kabupaten dinilai krusial guna mencegah pemerintah daerah terjebak dalam zona nyaman.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Minggu, 30 Agustus 2026. Kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan perayaan HUT ke-25 ADKASI di Hotel Borobudur Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya efektivitas belanja modal dalam pembangunan daerah. Pengawasan legislatif diimbangi dengan perbaikan kualitas pembuatan peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan warga.
“Saya sepakat, kami sepakat. Pak Menteri sepakat bahwa DPRD ini harus naik kelas,” kata Bima dalam keterangan kepada RRI.co.id , Minggu, 31 Agustus 2026.
Bima mengkritik kebiasaan mengukur keberhasilan anggaran daerah semata berdasarkan angka alokasi serta persentase daya serap. Pihaknya mendesak jajaran anggota dewan untuk mengevaluasi hasil riil setiap pembelanjaan uang rakyat.
“Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan,” ujar Bima.
Bima meminta pergeseran fokus pengawasan anggaran berorientasi pada hasil guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat lokal. Pembahasan anggaran belanja daerah diarahkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten.
“Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat,” ucap Bima.
Ketua Umum ADKASI Siswanto memaparkan langkah dialogis asosiasi dalam memperjuangkan hak penataan hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Pembahasan isu prioritas mencakup pengawalan alokasi dana Transfer ke Daerah bagi penguatan kemandirian pemerintah kabupaten.
“Kita adalah bagian dari pemerintah,” kata Siswanto.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....