RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan ada desakan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Desakan tersebut muncul menyusul konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu ketegangan di Timur Tengah.

Muzani menjelaskan Presiden memahami dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, pemerintah juga melihat BoP sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, forum tersebut dibentuk untuk mendukung agenda pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di Palestina. Karena itu, posisi Indonesia di dalamnya turut mempertimbangkan tujuan awal pembentukan dewan tersebut.

"Namun kemudian ada persoalan Iran ini. Saya kira itu yang juga Beliau menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menyebutkan pandangan Presiden tersebut disampaikan saat pertemuan bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara, Selasa, 3 Maret 2026. Dalam pertemuan itu, turut dibahas kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP.

Menurut Muzani, Presiden beberapa kali menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional bersifat dinamis. Artinya, masuk maupun keluar dari keanggotaan dapat dilakukan sesuai pertimbangan bersama.

"Kita bisa saja kapan saja bisa keluar. Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujarnya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pembahasan mengenai BoP untuk sementara dihentikan. Seluruh perhatian negara-negara anggota kini tertuju pada perkembangan konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ucap Sugiono.

"Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-temen kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk (negara-negara Arab di Teluk Persia). Karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujarnya.

Desakan agar Indonesia mundur dari BoP sebelumnya juga disuarakan Majelis Ulama Indonesia. MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai penggagas dewan tersebut bertentangan dengan situasi konflik yang terjadi di kawasan.

Dalam tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI mendesak pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP karena dinilai belum efektif mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.