RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi I DPR RI menyorot tajam, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, pada Sabtu 28 Februari 2026. Parlemen menilai, serangan Israel dan AS ke Iran perlu diwaspadai pemerintah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah mengungkapkan, situasi tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Oleh karenanya, Indonesia harus bersikap bijak dan mencermati perkembangan secara seksama guna mencegah dampak yang merugikan kepentingan nasional.

“Untuk Indonesia, ini perlu dilihat secara bijak dan seksama, kita perlu mencegah terjadinya eskalasi. Supaya tidak menjadikan konflik ini lebih luas, sebaiknya semua pihak menahan diri,” kata politikus PDIP ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Sarifah menuturkan, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas politik regional. Tetapi juga, dapat mengguncang kondisi ekonomi global.

"Konflik yang melibatkan kekuatan besar berpotensi memengaruhi pasar energi dunia, meningkatkan volatilitas harga minyak. Serta, menekan kepercayaan investor global," ucap Sarifah.

Selain itu, kata Sarifah, jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan tersebut juga bisa terganggu. "Ini akan memengaruhi pasar energi dunia, investor global, dan jalur perdagangan,” ujar Sarifah.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia terkait konflik yang terjadi. Kedubes Iran menyambut kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik yang sedang berlangsung.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia. Serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini," ujar siaran pers yang dirilis pada Minggu, 1 Maret 2026.

Dalam pernyataan tersebut, Kedubes menilai langkah mediasi penting untuk meredakan ketegangan kawasan. Iran juga menegaskan perlunya sikap tegas terhadap tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.

"Menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia. Dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel," ucap siaran pers tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kesiapan pemerintah melalui siaran pers pada Sabtu, 28 Februari 2026. Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi dialog jika mendapat persetujuan para pihak yang berkonflik.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog. Bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak," ucap siaran pers tersebut.

Kemlu RI juga menegaskan Presiden Indonesia bersedia melakukan perjalanan ke Teheran guna menjalankan upaya mediasi langsung. Menurut Pemerintah, eskalasi ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian global.