Pemerintah Berupaya Tekan Biaya Transportasi Logistik

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menegaskan bahwa pentingnya integrasi layanan pos komersial dan layanan pengantaran berbasis permintaan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi (Wamenkomdigi) Nezar Patria, untuk menekan biaya logistik nasional.

Diungkapkan Wamenkomdigi, bahwa biaya logistik nasional saat ini, masih di atas 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dicontohkannya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen secara tahunan, dan pada triwulan I 2025 mencapai sekitar 9 persen.

Nezar mengatakan bahwa hal itu menunjukan tingginya potensi sektor transportasi logistik, dalam pertumbuhan ekonomi digital. Tidak hanya itu, sektor ini menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan menangani hingga 7 juta paket per hari.

"Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital," kata Nezar dalam keterangan resminya yang diterima RRI.co.id, Jumat, 27 Februari 2026. Lebih lanjut dinilai Wamenkomdigi, bahwa biaya logistik yang masih tinggi akan berdampak langsung pada harga barang.

Hal ini tentunya akan meningkatkan daya saing UMKM, dan ongkos kirim yang harus dibayar oleh masyarakat. Untuk itu, ditekankan Nezar, bahwa integrasi sistem dan adopsi smart logistic, menjadi kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan.

Seperti dikatakannya, upaya pemerintah dalam menekan ongkos transportasi logistik, melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Pos Komersial. "Pemerintah menata ulang peran pos sebagai pengelola rantai pasok e-commerce nasional," ucapnya.