RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak kepala daerah mengawal akurasi data penerima bantuan sosial hingga tingkat desa. Data dinilai menjadi kunci ketepatan penyaluran bansos.

Ajakan itu disampaikan saat menerima Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Bupati Sigi Rozal Intjenae. Dan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Kantor Kemensos, Senin, 23 Februari 2026 kemarin.

Gus Ipul sapaan akrab Mensos, mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam penentuan desil. Seluruh data berasal dari daerah dan diverifikasi kembali oleh Badan Pusat Statistik.

“Bupati memiliki kekuasaan besar menentukan desil. Semua data berasal dari daerah, lalu kemudian dicek kembali oleh BPS,” ucapnya.

Ia meminta dinas sosial memperkuat koordinasi hingga tingkat desa. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal RT/RW dan jalur partisipasi usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos.

Kemensos juga membuka pemutakhiran melalui aplikasi SIKS NG oleh operator desa dan dinas sosial. Ground check dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan, BPS, dan pemerintah daerah.

Selain itu masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center 171 dan layanan WhatsApp Kemensos. Pusat Kesejahteraan Sosial di Posyandu desa juga menjadi tempat menerima keluhan.

Menurutnya, Puskesos dapat dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas pendamping sosial di desa. Layanan ini untuk memastikan data terus diperbarui.

Gus Ipul menegaskan kepala daerah harus serius mengawal proses pemutakhiran hingga tahap pengesahan. Para kepala daerah menyatakan siap mendukung langkah tersebut.