RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi I DPR RI menyoroti, pernyataan Komandan International Stabilization Force (ISF), Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Dalam pernyataannya, Jasper menyebutkan, pasukan ISF akan dikerahkan ke lima sektor, di Gaza, Palestina.

Dalam jangka pendek, kata Jasper, pasukan ISF akan difokuskan ke sektor Rafah bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan kepolisian. Sementara, dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian serta 20.000 tentara ISF.

“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?,” kata anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal (Deng Ical) dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 22 Februari 2026.

Politikus PKB ini menegaskan, sumber utama konflik dan kehancuran di Gaza adalah agresi Israel yang hingga kini masih berlangsung. Seharusnya, ISF memastikan Israel tidak lagi menyerang dan menjajah Gaza maupun Palestina secara keseluruhan.

"Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” ucap Deng Ical.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia ditunjuk menjadi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) atau pasukan stabilisasi Gaza. Hal tersebut, terjadi dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis, 19 Februari 2026,

ISF dibentuk dengan tujuan menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Indonesia bergabung dalam ISF bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.

"Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian," kata Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers.

Jasper mengaku, ISF akan fokus untuk menstabilkan keadaan di Gaza sehingga memungkinkan pemerintahan sipil berjalan. ISF diberi mandat untuk mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan, bukan konfrontasi.