RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri Hak Asasi Natalius Pigai memastikan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bukan dari pemerintah. Pernyataan itu merespons ancaman kepada Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto.

Ia menegaskan hukum tidak boleh membungkam kebebasan warga. “Hukum tidak akan pernah dipakai sebagai alat penguasa,” kata Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2026.

Menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto menolak penyalahgunaan hukum demi kekuasaan. Ia menilai kebebasan berekspresi harus dilindungi negara.

Pigai menyebut pengungkapan pelaku menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ia meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

Polisi diminta mengecek dan mengungkap pelaku sebenarnya. “Kalau ada pihak lain yang meneror, itu urusan polisi,” katanya.

Di sisi lain, Pigai menyoroti kritik Tiyo kepada UNICEF. Kritik itu mengaitkan program MBG dengan Pemilu 2029.

Ia mempersilakan kritik, namun melarang penghinaan. “Mengapa dikaitkan dengan Pemilu 2029 dan bukan kebutuhan rakyat kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan. Pesan itu dikirim dari nomor berkode Inggris.

“Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” bunyi pesan tersebut.