DPR Soroti Nasib UMKM, Minta Negara Hadir Lindungi Pasar

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena menegaskan, pelaku UMKM tidak cukup hanya mendapat pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, mereka perlu perlindungan serta jaminan akses pasar.

Tanpa dukungan nyata, kata Samuel, sebutan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional hanya akan menjadi slogan semata. “Kalau tulang punggung ini tidak dipelihara, tidak diberi ruang, dan tidak diserap, percuma hanya bicara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026.

Berbagai program pendampingan dari kementerian telah membantu meningkatkan kualitas tersebut. Namun, persoalan mendasar justru muncul pada tahap pemasaran, yakni bagaimana produk bisa terserap pasar.

Tantangan UMKM semakin berat karena harus bersaing dengan barang impor yang lebih murah dan diproduksi dalam skala besar. Jika sepenuhnya dilepas ke mekanisme pasar bebas, pelaku usaha kecil dalam negeri dinilai akan kesulitan bertahan.

Karena itu, ia menilai diperlukan keberpihakan konkret dari negara dan masyarakat. Penyerapan produk UMKM tidak bisa hanya menjadi tugas Kementerian UMKM atau pelaku usaha semata, namun tanggung jawab bersama.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi Santoso melaporkan keberhasilan program UMKM BISA Ekspor dalam membuka akses pasar internasional. Budi menyatakan inisiatif kementerian telah mendorong ribuan pelaku usaha lokal menjadi eksportir baru yang sangat tangguh.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.217 pelaku usaha dari berbagai sektor telah mendapatkan fasilitas penjajakan bisnis. Nilai transaksi yang berhasil dibukukan dari program tersebut mencapai angka sebesar USD 134,87 juta.