RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian pada kualitas layanan jamaah haji menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Ia menekankan peningkatan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji, Puan menyatakan DPR RI menaruh perhatian terhadap kualitas layanan jemaah agar semakin baik. Ia mengatakan, penekanan diberikan terutama pada pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta kesehatan selama pelaksanaan ibadah di Armuzna.

“DPR RI memberi perhatian terhadap kualitas layanan jemaah haji agar semakin baik. Terutama pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026

Ia meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi guna mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji. Ia menegaskan langkah tersebut diperlukan agar seluruh proses layanan tetap berjalan optimal dan tidak merugikan para calon jemaah.

“Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi. Untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar menyatakan pihaknya telah membahas pengembangan ekspor komoditas bersama Kementerian Koordinator Pangan. Ia menekankan perlunya koordinasi agar pengembangan ekspor komoditas nasional dapat berjalan terarah dan terintegrasi.

“Kami bicara bagaimana supaya dikoordinasikan pengembangan ekspor komoditas kita. Selama ini napsi-napsi (masing-masing) nih,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Baleg DPR RI dan Dewan Pengawas Haji BPKH di Jakarta Pusat, Kamis,12 Februari 2026.

Dahnil menjelaskan selama ini pengelolaan komoditas masih berjalan sendiri-sendiri meski berkaitan dengan berbagai kementerian terkait. Ia menyebut komoditas tersebut berhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta instansi lain dalam ekosistem yang sama.