RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, mendorong pemerintah memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih awal. Menurut dia, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sejak dini.

Hidayat menjelaskan penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola operasional ibadah haji. Karena itu, berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji 2026 perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

"Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. “Ini agar penyelenggaraan haji semakin baik nantinya.”

Komisi VIII DPR telah menyetujui usulan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran awal layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Politisi PKS itu menambahkan Pemerintah Arab Saudi kini langsung membuka tahapan persiapan penyelenggaraan haji 2027. Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu segera menyelaraskan berbagai rekomendasi DPR dengan tahapan penyelenggaraan haji tahun depan.

Hidayat menambahkan pembentukan Kemenhaj telah membawa perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia, ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Karena itu, pria 66 tahun ini berharap Kemenhaj dapat meningkatkan layanan dibandingkan pelaksanaan haji tahun ini. "Haji 2027 harus lebih baik lagi sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk," katanya.