RRI.CO.ID, Jakarta - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2026 mencapai 91,45 persen dengan kategori sangat memuaskan. Capaian tersebut menjadi hasil pengukuran tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 mencapai 83,28 persen dengan kategori memuaskan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil tersebut menunjukkan peningkatan kualitas layanan pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umrah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan hasil survei BPS membuktikan transformasi tata kelola haji berjalan tepat. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan bagi jemaah.

Penyelenggaraan haji 2026 menjadi pelaksanaan pertama yang sepenuhnya dikelola Kementerian Haji dan Umrah. Irfan menyampaikan keterangan tersebut di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, transformasi haji pada era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil yang terukur. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas keberpihakan beliau terhadap pelayanan haji melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Irfan Yusuf.

Persiapan operasional haji berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan sebelum pemberangkatan seluruh jemaah Indonesia. Sekitar 7.000 aparatur bersinergi dengan pemerintah Arab Saudi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pemerintah menurunkan biaya haji sekitar Rp6 juta dalam dua tahun terakhir melalui sejumlah reformasi kebijakan. Pemerintah juga menerapkan kontrak layanan multiyears serta menghapus skema pelunasan tunda ganti.

Pemerintah menata alokasi kuota berbasis provinsi agar lebih proporsional dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah. Layanan Makkah Route diperluas serta embarkasi baru ditambahkan untuk mempercepat proses keberangkatan dari berbagai daerah.

“Seluruh pembenahan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan layanan haji yang semakin mudah, semakin cepat, semakin adil, dan semakin berpihak kepada jemaah,” kata Irfan Yusuf.

BPS memperluas metode pengukuran IKLHI melalui survei kualitatif sejak layanan dalam negeri hingga Arab Saudi. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan kepuasan layanan haji berada pada kategori memuaskan.

Kementerian Haji dan Umrah tetap menyiapkan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji musim berikutnya. Fokus pembenahan diarahkan pada layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), implementasi istithaah kesehatan, serta penyempurnaan tata kelola layanan.

“Capaian ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Arahan Presiden sangat jelas, penyelenggaraan haji harus semakin profesional, semakin efisien, semakin transparan, dan yang terpenting semakin memudahkan jemaah,” ucapnya.

Transformasi haji juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem haji yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Cita-cita kami sederhana, setiap tahun kualitas pelayanan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Transformasi haji harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh jemaah Indonesia,” kata Irfan Yusuf.