RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi 0,15 persen pada Januari 2026. Pola dua tahun terakhir menunjukkan inflasi cenderung meningkat saat memasuki Ramadan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan puncak inflasi pada 2024 dan 2025 terjadi pada Maret. Periode tersebut bertepatan dengan awal Ramadan.

"Artinya bisa jadi ini perlu kita belajar dari 2-3 tahun sebelumnya bahwa memasuki bulan Ramadan ini harga mulai mengalami peningkatan. Maka dari itu perlu untuk beberapa mitigasi," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.

Menurutnya, deflasi Januari terutama dipicu turunnya harga cabai merah dengan andil 0,16 persen. Cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras juga memberi andil terhadap deflasi.

Kondisi ini berbeda dengan Desember yang mengalami tekanan inflasi. Penurunan harga pangan bergejolak menjadi faktor utama terbentuknya deflasi awal tahun.

Ateng menilai pengalaman dua hingga tiga tahun terakhir perlu menjadi pembelajaran. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengendalikan kenaikan harga.

Data tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah. Stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi dinilai penting menjaga daya beli selama Ramadan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengatakan stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Terlebih menjelang Ramadan ketika permintaan masyarakat mulai meningkat.

Ia menilai kenaikan harga yang terjadi sebelum Ramadan menjadi tantangan yang harus diantisipasi setiap tahun. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah konkret agar harga tetap terjangkau.

"Dimana nomor satu urusan kita ini adalah bagaimana menjaga, menciptakan harga pangan yang murah dan terjangkau. Yang semua seluruh rakyat Indonesia sangat pengen harganya terjangkau," katanya.

Tomsi menegaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus mampu mengendalikan kondisi tersebut melalui penguatan koordinasi. Langkah antisipatif diperlukan agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat.