RRI.CO.ID, Jakarta - Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah, diharapkan tidak dijadikan isu politik yang menyudutkan negara. Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo.

Anggota Komisi IV DPR ini menjelaskan, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H melalui mekanisme sidang isbat. Yakni, memadukan metode hisab dan rukyat, dan hasilnya jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026

“Perbedaan ini bukan jegalan, bukan rekayasa, apalagi kegagalan pemerintah. Ini murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang sudah lama dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriah,” kata Firman dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Firman mengatakan, Muhammadiyah memulai puasa pada hari ini, karena menggunakan metode hisab global. Yakni, dengan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Menurutnya, publik harus memahami negara memiliki kewajiban menetapkan satu rujukan nasional demi kepastian hukum dan ketertiban umat. Rujukan itu, adalah keputusan sidang isbat yang digelar secara terbuka dan melibatkan ormas-ormas Islam, para ulama, serta ahli astronomi.

“Kalau ada pihak yang menyalahkan pemerintah atau Menteri Agama, itu lebih karena ketidaktahuan terhadap prosesnya. Sidang isbat bukan keputusan sepihak. Ini proses ilmiah dan keagamaan yang sah dan konstitusional,” ucap Firman.

Kemudian, Firman menegaskan, kritik tentu boleh disampaikan publik. Asal, dengan catatan tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap negara dan otoritas keagamaan pemerintah

“Pemerintah, termasuk Menteri Agama, wajib siap menjelaskan dan mengedukasi masyarakat. Tapi jangan sampai perbedaan ini dipolitisasi atau dijadikan alat adu domba umat,” ujar Firman.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

“Sidang isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam," ujar Menag dalam konferensi pers usai sidang isbat, di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.