RRI.CO.ID, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dipastikan tetap berjalan dengan tugasnya mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Meskipun paripurna DPR telah membentuk tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang diketuai langsung oleh pimpinan DPR.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, Selasa 17 Februari 2026 di Jakarta. Menurut dia, Panja Komisi VIII DPR nantinya akan memantau berbagai dinamika di lapangan.

"Semua hal diselenggarakan agar pelayanan terhadap jamaah dapat maksimal," kata politisi PKB itu. Menurut Marwan, Komisi VIII tentu mengingatkan potensi yang akan membuat pelayanan tidak maksimal atau ada hambatan.

Di antaranya penyesuaian kuota berdasarkan daftar tunggu di tiap provinsi, serta negosiasi dengan pihak Arab Saudi. "Meski DPR sudah membentuk tim pengawas, kami akan tetap dilibatkan sebagai komisi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji," ucapnya.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, sebelumnya menegaskan integritas petugas menjadi fondasi utama pelayanan terhadap jemaah haji. Menurut dia, status sebagai tenaga pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bukan sekadar pekerjaan teknis.

"Setiap tenaga pendukung memiliki kewajiban moral untuk melayani jemaah dengan dedikasi penuh," ujarnya. Karena itu, Menhaj menuntut standar pelayanan terbaik dari mereka, di mana tidak boleh ada jemaah yang tidak terlayani.

Menhaj juga memberikan peringatan keras terkait praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan penyelenggaraan haji.

"Saya melarang keras seluruh petugas menerima uang, imbalan, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun," ucapnya.

Menurut Gus Irfan, ini adalah wujud komitmen kementeriannya untuk menciptakan ekosistem haji yang bersih dan transparan. "Kami harus membersihkan pelaksanaan ibadah haji dari segala bentuk tindak korupsi," ucapnya.