RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, segera membenahi tata kelola internal lembaga. Ia meminta adanya pembenahan menyeluruh di tubuh BGN.

Salah satu sorotan yang disampaikan ialah dugaan adanya pegawai BGN yang memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yahya menekankan, pentingnya membersihkan internal lembaga dari potensi konflik kepentingan.

Yahya juga berharap Sudaryono mampu memimpin jajaran pejabat baru. Sekaligus membangun kekompakan dan soliditas di lingkungan internal BGN.

"Kepala BGN yang baru diharapkan mampu memimpin dan menggerakkan pejabat-pejabat yang baru diangkat. Kekompakan dan soliditas menjadi penting," kata YZ, panggilan akrab Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis 23 Juli 2026.

"Juga harus dapat membersihkan kalangan internal. Sebab, ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur," ujar Legislator Golkar asal Dapil Jatim VIII itu.

Yahya menyebut, setidaknya ada tiga kebijakan yang perlu diteruskan. Yakni, moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran.

Namun, ia menilai moratorium pembangunan dapur tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Menurutnya, BGN perlu memberikan kepastian kepada dapur-dapur yang telah dibangun melalui klasifikasi yang jelas.

"Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan," katanya.

Pulihkan Kepercayaan Publik

Yahya juga berharap Sudaryono mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap BGN. Ini setelah mencuatnya kasus korupsi yang menyeret lembaga tersebut baru-baru ini.

Menurutnya, citra BGN perlu segera dipulihkan agar masyarakat kembali percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki satu pun titik SPPG. Ia juga memastikan tidak ada anggota keluarganya yang memiliki dapur MBG.

"Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," kata Sudaryono setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Sudaryono pun berkomitmen membenahi tata kelola BGN dari praktik-praktik yang melanggar ketentuan dan aturan. Ia memastikan anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat dan tepat sasaran.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki, yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya," kata Sudaryono.

"Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," katanya menambahkan.