RRI.CO.ID, Purwakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong optimalisasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja keramba jaring apung di Waduk Cirata agar mereka naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri.

Langkah ini diharapkan memperkuat rantai pasok ikan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudi daya lokal.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan peran pemerintah daerah penting dalam mendata dan memfasilitasi pekerja keramba. Khususnya yang belum memiliki unit usaha sendiri.

“Bank pemerintah boleh menyediakan KUR dengan bunga murah, mereka ini didata, mana yang belum punya dan mana yang sudah punya. Pak Wabup hebat kalau bisa mengembalikan mereka menjadi pemilik lagi, menjadi pengusaha,” kata Nanik, Minggu, 15 Februari 2025.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hafidin, menjelaskan awalnya keramba jaring apung di Cirata dimiliki masyarakat setempat. Namun akibat kematian ikan massal, tingginya harga pakan, dan keterbatasan modal, banyak pemilik terpaksa menjual keramba kepada pemodal dan beralih menjadi pekerja.

“Setelah dijual, mereka yang semula memiliki keramba ini kemudian menjadi kulinya,” kata Abang Ijo. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan ekonomi yang dialami pembudi daya ikan di wilayah tersebut.

Budi daya ikan dengan sistem keramba jaring apung di perairan seperti Cirata dan Waduk Jatiluhur dinilai bukan usaha yang mudah. Modal awal setiap siklus produksi berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, dengan sebagian besar biaya terserap untuk pembelian pakan yang harganya fluktuatif dan masa panen tiga hingga enam bulan.

Salah seorang pekerja keramba, Asep, mengeluhkan ketimpangan antara harga pakan dan harga jual ikan. "Sekarang harga jual dengan harga pakan itu mahal, beda jauh, jadi ada ketimpangan di situ,” ujarnya.

Selain faktor ekonomi, pembudi daya juga menghadapi ancaman alam seperti fenomena upwelling atau pembalikan massa air saat pergantian musim. Kondisi tersebut dapat mengangkat endapan yang mengandung sulfur oksida (SO2) ke permukaan sehingga meracuni ikan di dalam keramba dan memicu kematian massal.

“Kalau ada balikan air seperti itu. Ikan-ikan mati semua, dan kami rugi,” kata Asep.

Risiko tersebut semakin memperberat beban usaha para pekerja keramba. Pada pertengahan 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mencatat terdapat 86.437 unit keramba jaring apung di perairan Waduk Cirata.

Jumlah itu dinilai melampaui daya dukung lingkungan yang idealnya hanya sekitar 21.792 unit, sehingga berpotensi meningkatkan pencemaran akibat sisa pakan. Di sisi lain, Asep mengaku kedua anaknya telah merasakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar mereka.

“Kalau nggak sekolah, mereka nggak dapat MBG. Jadi mereka semangat sekolah karena MBG,” katanya.