RRI.CO.ID, Jakarta - Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Indra Gunawan mendorong penguatan komitmen kolektif dalam melindungi anak dari kejahatan siber. Indra menyatakan kemajuan teknologi harus memberikan manfaat positif tanpa mengabaikan aspek keselamatan bagi pengguna usia anak.

Kasus kekerasan seksual non-kontak tercatat telah dialami oleh lebih dari empat persen anak laki-laki dan perempuan. Fenomena ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperketat pendampingan terhadap penggunaan alat komunikasi digital pada anak.

“Orang tua juga perlu menjadi cerdas digital, bukan berarti menjadi ahli teknologi ya. Tapi juga tentunya orang tua perlu menjadi memberi pemahaman, bisa mendampingi dan terus mengarahkan pada anak-anak kita,” ujar Indra dalam acara ‘Futurefam Summit 2026’ di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026.

Pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan spesifik guna menangani kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi secara daring. Langkah pencegahan melalui edukasi pengasuhan dianggap sebagai cara paling efektif untuk meminimalkan risiko ancaman di ruang siber.

Inisiatif pengasuhan cerdas digital menjadi instrumen krusial dalam memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi secara bijak. Orang tua wajib mengarahkan anak-anak agar menggunakan internet hanya untuk kepentingan belajar serta kegiatan kreatif lainnya.

“Mari kita lindungi anak-anak kita, terutama di ruang digital dan mudah-mudahan melalui upaya bersama kita-bersama. Kita sosialisasikan bersama tentunya akan semakin banyak orang yang lebih memahami,” kata Indra.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar menekankan peran vital keluarga. Alexander mengatakan keterlibatan aktif orang tua jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar melakukan pengawasan atau pembatasan perangkat.

Hampir seluruh generasi muda saat ini telah terintegrasi dengan ekosistem digital dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar populasi generasi Z dan Alpha sudah terhubung secara intensif dengan internet.

“Masa depan internet anak-anak kita sangat ditentukan oleh peran keluarga. Data APJII tahun 2025 menunjukkan bahwa 87,8 persen generasi Z dan 79,73 persen generasi Alpha itu telah terhubung ke internet,” ujar Alexander.

Ruang digital menyimpan berbagai risiko nyata yang sangat mengancam keselamatan fisik maupun kesehatan mental anak-anak Indonesia. Masalah perundungan siber menjadi tantangan serius yang harus segera diantisipasi melalui komunikasi terbuka di dalam lingkungan keluarga.

Mayoritas orang tua saat ini masih memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur keamanan daring yang memadai bagi putra-putri mereka. Ketertinggalan pemahaman terhadap teknologi dapat menempatkan anak pada posisi rentan saat berinteraksi di berbagai platform media sosial.

“Studi ECPAT bersama UNICEF dan Kementerian PPPA tahun 2023 menunjukkan hanya sekitar 1/3 orang tua yang memiliki informasi memadai tentang keamanan online. Ini suatu studi yang menunjukkan bagaimana posisi orang tua yang jauh ketinggalan,” kata Alexander.

Kementerian telah menerbitkan regulasi mengenai tata kelola perlindungan anak guna menjamin keamanan di lingkungan ruang digital. Aturan hukum terbaru mewajibkan platform digital melakukan kategorisasi risiko terhadap konten berbahaya serta potensi eksploitasi data pribadi.

Sektor pendidikan nasional turut mengambil peran dengan membangun budaya sekolah yang aman dari ancaman kecanduan gawai berlebihan. Sinergi antara lembaga pendidikan dan keluarga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi regulasi perlindungan anak di lapangan.

“Pelindungan anak di ruang digital itu membutuhkan kolaborasi. Seperti ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa untuk membesarkan seorang anak, it takes a village to raise a child (dibutuhkan seluruh komunitas untuk membesarkan seorang anak),” ucap Alexander.