RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan stunting sebagai tantangan serius pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, masalah gizi buruk akan berdampak langsung pada kualitas generasi masa depan.

Presiden menjelaskan, kekurangan gizi di tubuh seorang anak dapat menghambat perkembangan berbagai organ tubuh. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga kemampuan intelektual anak.

"Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting, sunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik," ujar Presiden dalam pidatonya saat peresmian dan groundbreaking 1.172 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

"Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik, sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Begitu juga sel otot tidak bisa berkembang dengan baik," kata Presiden.

Kepala Negara mengaitkan stunting dengan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, kemiskinan turut memicu tingginya angka kekurangan gizi.

"Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita," ujar Presiden.

Presiden menilai, penanganan stunting tidak cukup melalui konsep atau wacana semata. Menurutnya, dibutuhkan langkah nyata melalui intervensi langsung pemerintah.

"Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah," ucapnya. Program bantuan gizi, kata Presiden, dinilai efektif bagi anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan.

"Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain, memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Lagsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil, dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia," kata Presiden.

Presiden menyebutkan, kebijakan serupa telah diterapkan banyak negara. Indonesia dinilai mengikuti langkah global dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat.

Presiden mencontohkan praktik di negara lain yang berani menjalankan program makan gratis skala besar. Kebijakan tersebut bahkan didukung regulasi kuat di negara bersangkutan.

"Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75, kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77," ucap Presiden.