RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 1.218 titik seluruh Indonesia, Jumat 13 Februari 2026. Program ini digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setiap titik menyalurkan rata-rata 10 ton komoditas pangan. Program tersebut melayani sekitar 500 kepala keluarga per lokasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut memantau pelaksanaan melalui dialog virtual dengan gubernur dan bupati. Ia menegaskan harga tidak boleh melampaui Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Tidak boleh ada harga di atas HET, kalau melanggar akan ditindak tegas,” ucap Amran di Pasar Tani, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ia meminta pengawasan diperketat selama Ramadan dan Idulfitri.

Pemerintah mengklaim stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton pada Februari 2026. Cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disiapkan 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.

“Stok kita tertinggi sepanjang sejarah, jadi tidak ada alasan harga naik,” katanya. Ia juga menyebut minyak goreng tersedia 700 ribu ton dengan harga maksimal Rp15.700 per liter.

Dalam dialog virtual, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaporkan harga daging sapi mencapai Rp150 ribu per kilogram. Angka tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Harga daging di Maluku Utara Rp150 ribu per kilogram,” demikian laporan yang disampaikan dalam forum tersebut. Amran langsung memerintahkan penelusuran terhadap pemasok dan importir sapi.

“Cek siapa importirnya dan siapa yang mensuplai, kalau tidak diturunkan kami cabut izinnya,” ucap Amran. Ia juga meminta Satgas menelusuri Rumah Potong Hewan (RPH) dan distributor terkait.

Amran menegaskan penindakan harus menyasar pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan. Ia meminta aparat tidak mengganggu pedagang kecil di lapangan.

“Jangan ganggu pedagang kecil, cari sumbernya dan tindak yang besar,” ucapnya. Pemerintah akan mengevaluasi distribusi jika ditemukan pelanggaran berulang.