Realisasi SPHP Beras Naik 274 Persen, Bapanas Genjot Stabilisasi Harga

RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) meningkat 274 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didukung stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang kini mencapai lebih dari lima juta ton.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 masih berjalan sesuai target. Ketersediaan stok yang besar membuat pemerintah lebih leluasa melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat.

"Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini. Tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah," kata Maino dalam wawancara yang dikutip di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.

Menurut Maino, pemerintah menargetkan penyaluran SPHP beras sebanyak 828 ribu ton sepanjang 2026. Hingga pertengahan Juli, realisasinya telah melampaui separuh target tahunan.

"Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track," ucapnya.

Data Bapanas mencatat realisasi penyaluran SPHP beras sejak Maret hingga 12 Juli 2026 mencapai 457,82 ribu ton. Angka tersebut setara 55,29 persen dari target penyaluran tahun ini.

Jika ditambah realisasi Januari dan Februari sebesar 221,05 ribu ton, total penyaluran SPHP beras sejak awal tahun mencapai 678,87 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 274 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya mencapai 181,17 ribu ton.

Maino menjelaskan pemerintah memperluas saluran distribusi SPHP agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Penyaluran tidak hanya melalui pasar, tetapi juga berbagai titik distribusi lain termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Pertama kita gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja, agar bisa langsung ke kantong-kantong masyarakat, misalnya melalui Gerakan Pangan Murah," katanya.

Ia menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga gabah yang menguntungkan petani tetap diupayakan berjalan seiring dengan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat.

"Memang ini hulu hilir sama-sama tersenyum, artinya hari ini petani senang karena harganya baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp7.500 atau ada yang Rp8.000. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar," ucap Maino.

Selain SPHP, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras mulai Juli 2026. Program tersebut menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September.

"Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, September, tiga bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada tiga bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat," kata Maino.

Menurutnya, bantuan pangan tersebut diharapkan membantu meredam harga beras di tingkat konsumen. Setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan selama tiga bulan.

Program bantuan pangan 2026 juga diperpanjang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 bantuan hanya diberikan selama empat bulan, pada 2026 pemerintah menambah alokasi menjadi lima bulan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bapanas menilai berbagai intervensi pemerintah mulai berdampak terhadap pengendalian inflasi pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026.

Inflasi pangan bulanan juga menurun dari 0,22 persen menjadi 0,14 persen. Sementara inflasi pangan tahun kalender (year-to-date) Januari-Juni 2026 berada di level 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,15 persen.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah tantangan global. Menurutnya, penguatan produksi dalam negeri menjadi langkah utama menghadapi risiko gangguan pasokan pangan dunia.

"Sekarang ini kita menghadapi tantangan pangan. Ada El Nino yang cukup ekstrem dan berdampak di berbagai negara. Apabila kondisi tersebut menyebabkan pasokan beras terganggu dan negara-negara produsen membatasi ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan domestik, maka dampaknya dapat meluas ke stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo meminta, harus swasembada, yang pertama," kata Amran.

Ia berharap berbagai program penguatan pangan terus berlanjut sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurut Amran, keberlanjutan program tersebut menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045.