RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi dan mendukung rencana pemerintah (Kemendikdasmen) membangun minimal satu Taman Kanak-Kanak (TK) di setiap desa di Indonesia. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional sekaligus mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Menurut Fahira, perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) menandai pergeseran penting dalam arah pembangunan pendidikan Indonesia. Negara mulai menempatkan PAUD sebagai fondasi utama pembentukan sumber daya manusia, bukan sekadar pelengkap jenjang pendidikan dasar.
“Program Satu TK Tiap Desa adalah kebijakan yang sangat visioner," kata Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 11 Februari 2026. "Ini menunjukkan keberanian negara untuk membangun kualitas pendidikan dari hulu, dari fase paling awal kehidupan anak,” kata Senator asal Dapil DKI Jakarta itu.
Fahira yang juga pemerhati pendidikan menilai kebijakan ini semakin kuat karena diiringi perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) yang pada 2026 mulai menyasar murid TK. Menurutnya, kombinasi pembangunan infrastruktur TK di desa dan dukungan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin menjadikan kebijakan ini tidak hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga soal keadilan akses.
Ia menegaskan, dampak program ini sangat besar bagi transformasi pendidikan nasional. Pendidikan anak usia dini merupakan fase krusial yang menentukan kesiapan belajar, kemampuan literasi dan numerasi dasar, perkembangan sosial-emosional, serta pembentukan karakter anak.
Dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses PAUD minimal satu tahun sebelum masuk SD, Indonesia dinilai sedang menyiapkan fondasi kuat bagi kualitas pembelajaran di jenjang berikutnya. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Fahira menyebut Program Satu TK Tiap Desa sebagai investasi jangka panjang yang sangat strategis.
PAUD yang merata dan berkualitas akan memperkecil kesenjangan capaian belajar sejak awal. Terutama bagi anak-anak di desa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta keluarga miskin.
Dalam konteks bonus demografi, kebijakan ini dinilai menjadi penentu apakah Indonesia mampu memetik manfaat atau justru menanggung beban di masa depan. Selain itu, program ini juga dipandang berdampak besar terhadap pemerataan pendidikan antarwilayah.
Selama ini, lanjutnya, akses PAUD jauh lebih baik di perkotaan dibandingkan perdesaan. Kehadiran minimal satu TK di setiap desa, menurut Fahira, merupakan wujud nyata kehadiran negara hingga ke level komunitas terkecil.
“Anak Indonesia tidak boleh dibatasi masa depannya hanya karena tempat ia dilahirkan. Program ini adalah pesan kuat bahwa kualitas pendidikan harus merata sejak usia dini,” ucapnya.
Meski mendukung penuh, Fahira mengingatkan bahwa besarnya potensi dampak program ini harus diiringi desain kebijakan yang matang agar tidak berhenti pada pencapaian target jumlah semata. Ia pun menyampaikan lima rekomendasi strategis.
Pertama, pembangunan TK harus dibarengi standar kualitas yang jelas dan realistis. Ketersediaan bangunan, menurutnya, harus disertai lingkungan belajar yang aman, sehat, ramah anak, serta memiliki sanitasi dan ruang bermain yang memadai.
Kedua, penguatan dan perlindungan guru PAUD harus menjadi prioritas. Fahira menekankan bahwa kualitas PAUD sangat ditentukan oleh pendidiknya.
Karena itu, strategi pemenuhan guru PAUD yang terlatih, peningkatan kompetensi berkelanjutan. Serta skema insentif yang lebih adil perlu disiapkan secara serius.
Ketiga, implementasi PIP untuk murid TK perlu dikawal ketat agar tepat sasaran dan tepat guna. Bantuan ini dinilai penting untuk mendorong partisipasi anak dari keluarga miskin, namun harus diiringi pendataan yang akurat serta sosialisasi masif kepada orang tua.
Keempat, ia mendorong pendekatan PAUD Holistik-Integratif menjadi roh utama pelaksanaan program. TK di desa tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat belajar formal, tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor.
Kelima, Fahira menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa. Keberhasilan program sangat bergantung pada rasa memiliki di tingkat lokal, termasuk peran pemerintah desa, kader PAUD, Bunda PAUD, dan organisasi masyarakat.
“Program Satu TK Tiap Desa adalah langkah besar untuk masa depan Indonesia. Tantangannya kini adalah memastikan setiap TK yang dibangun benar-benar menjadi ruang tumbuh yang bermutu, inklusif, dan bermakna bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan salah satu langkah strategis yang akan dijalankan adalah menghadirkan minimal satu TK di setiap desa di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti saat memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026 pada Senin 9 Februari 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....