RRI.CO.ID, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri menyatakan pemerintah mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Febri menjelaskan bahwa Kemenperin menghormati proses penyidikan perkara dugaan penyimpangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus tersebut. Salah satu tersangka merupakan oknum pegawai yang bekerja di lingkungan internal Kemenperin.

“Menteri Perindustrian dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian (Menperin). Langkah tegas Menperin ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan dan sebagai bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum,” ujar Febri di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Pencopotan jabatan tersebut dilakukan guna memastikan proses pemeriksaan hukum berjalan secara efektif dan lancar. Menteri Perindustrian mengeluarkan keputusan resmi tersebut sebagai bukti komitmen tinggi terhadap integritas birokrasi.

Kemenperin menegaskan sikap kooperatif dalam memberikan data tambahan yang dibutuhkan oleh tim penyidik. Dukungan informasi secara terbuka diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang ekspor tersebut.

Penetapan status hukum ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat prinsip tata kelola yang baik. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan dampak jera bagi seluruh aparatur sipil negara.

“Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyelewengan kebijakan dan mencegah peristiwa serupa terulang kembali,” kata Febri.

Pemerintah berencana menutup setiap celah regulasi yang berpotensi menjadi ruang terjadinya penyelewengan kebijakan ekspor. Peningkatan akuntabilitas pegawai akan menjadi prioritas utama dalam agenda perbaikan internal kementerian ke depan.