MenPAN-RB: SAKIP dan ZI Pastikan Kinerja Pemerintah Berdampak

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI) bagi instansi pemerintah bukan sekadar seremoni tahunan birokrasi. Menurutnya, penghargaan itu adalah alat ukur nyata untuk memastikan kinerja pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia menekankan akuntabilitas tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Tetapi setiap program wajib menunjukkan hasil terukur yang dirasakan langsung masyarakat.

“Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dari mulai perencanaan sampai penganggaran. Sampai kepada output dan outcome yang itu bisa diraksanakan dengan baik,” kata Rini usai kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 dengan tema ‘Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2026’, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KermenPAN-RB), Jakarta Selatan, Rabu, 11 Februari 2026.

Rini mengungkapkan nilai SAKIP pemerintah pusat meningkat dari 72,83 menjadi 73,61 pada tahun ini. Peningkatan itu dinilai mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja.

Selain itu, ia juga menyebut zona integritas sangat berperan penting dalam memperkuat budaya antikorupsi di instansi pemerintah. “Integritas harus dibangun dari sistem dan kepemimpinan yang konsisten,” katanya.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Tanpa akuntabilitas yang kuat, anggaran berisiko tidak memberi manfaat optimal.

Dengan begitu, Kementerian PAN-RB memastikan evaluasi dilakukan objektif dan berbasis indikator kinerja terukur. Langkah itu diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyatakan penghargaan SAKIP dan Zona Integritas menjadi pemacu kinerja jajarannya. Menurutnya, dukungan Kementerian PANRB memberi dorongan konkret bagi peningkatan layanan publik.

Ia menjelaskan Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki hampir 900 UPT di seluruh Indonesia. Program evaluasi dan pemberian predikat WBK maupun WBBM dinilai memotivasi pimpinan hingga pegawai di daerah.

“Program seperti ini memacu kinerja anggota dan pimpinan UPT untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negarserta masyarakat Indonesia,” ujarnya. Ia berharap perbaikan tata kelola tersebut membuat masyarakat merasakan perubahan nyata layanan pemerintah.