RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah agar secepatnya mengakselerasi persiapan Mudik Lebaran 2026. Politisi PKB itu meminta kementerian/lembaga terkait penyelenggara Mudik Lebaran 2026 memperkuat koordinasi teknis di lapangan. 

Huda mengingatkan seringnya terjadi tumpang-tindih kebijakan penyelengaraan Mudik Lebaran 2026. Sehingga, kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi syarat mutlak untuk menghindari kegagalan manajemen transportasi puncak arus mudik Lebaran 2026. 

"Kami tidak ingin melihat adanya tumpang tindih kebijakan," ujarnya, Rabu 11 Februari 2026. "Jangan sampai Polri sudah melakukan rekayasa one way, tetapi di sisi lain terjadi kemacetan parah."

Huda menekankan seluruh kementerian/lembaga harus bekerja dalam satu irama. Menurut dia, ketidaksiapan petugas regulator dalam mengatur jadwal keberangkatan armada akan menyebabkan kemacetan di pelabuhan atau terminal. 

"Kelancaran arus mudik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga," ucapnya. Menurut dia, ini merupakan hasil orkestrasi matang antara regulator, aparat penegak hukum, dan penyedia infrastruktur.

Huda menambahkan kesiapan operasional Dirlantas Polri harus didukung penuh oleh langkah strategis dari berbagai pihak. Misalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 

"Mudik adalah mobilisasi massa terbesar di dunia dalam waktu singkat, jadi tidak boleh ada ego sektoral," ucapnya. Dalam hal ini Korlantas menjaga arus di lapangan, Kemenhub memastikan kelaikan armada angkutan, dan PU menjamin kemantapan jalan.  

Di sisi lain, PT Jasa Marga menyerahkan dukungan 101 unit kendaraan patroli kepada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Ini merupakan bagian dari penguatan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran pada Operasi Ketupat Semeru 2026. 

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, mengatakan dukungan tersebut merupakan wujud kolaborasi dengan Korlantas Polri. Tujuannya dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan tol. 

"Pada tahap awal kami menyerahkan 15 kendaraan untuk wilayah Jawa Timur," ujarnya. Hal ini mempertimbangkan adanya ruas tol fungsional baru yaitu Probolinggo–Besuki.