RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto belum memastikan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace). Hal tersebut disampaikan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Selasa, 10 Februari 2026. 

Pertemuan perdana negara-negara yang tergabung dalam dewan untuk perdamaian di Gaza itu, dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026. Rencananya lokasi pertemuan BoP tersebut digelar di Institute of Peace, Washington D.C, Amerika Serikat (AS). 

Meski telah mendapatkan undangan, namun Mensesneg belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo. Ia berjanji akan menginformasikan kesediaan Presiden Prabowo dalam menghadiri pertemuan BoP tersebut. 

"Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran). Nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Mensesneg Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia menambahkan kepesertaan Indonesia di dalam BoP tersebut, menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Terlebih lagi komitmen tersebut dijelaskan Mensesneg, untuk sesegera mungkin kemerdekaan Palestina diakui. 

Dikatakan Prasetyo, tujuan Indonesia bergabung kedalam Dewan Perdamaian tersebut, sebagai upaya untuk menekan ketegangan di Gaza, Palestina. Berbagai proses yang akan dilalui BoP, diharapkan dapat meringankan beban warga Gaza, Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.

"Indonesia konsisten dalam mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Palestina, kami terus berupaya membantu masyarakat Gaza. Kami berharap langkah ini dapat mengurangi konflik yang terjadi, sehingga penderitaan saudara-saudara kita di Gaza dapat diminimalkan," ujar Mensesneg.

Presiden Prabowo telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swis, 22 Januari 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu mendapat kritik dari sejumlah kalangan di dalam negeri. 

Untuk itu Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah kalangan termasuk para mantan menteri luar negeri/ wakil menteri luar negeri. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha mengatakan Indonesia bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam Dewan Perdamaian. 

Mantan Menteri Luar Negeri Ali Shihab mengatakan Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari "two state solution".