RRI.CO.ID, Jakarta - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi tata ruang di Indonesia. Menurutnya, pembenahan digitalisasi tata ruang tersebut untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan dan terintegrasi.

Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah yang diikuti sejumlah pihak terkait. Menko AHY menilai ketidaksamaan data tata ruang di Indonesia selama ini telah memperlambat perizinan dan pengawasan di lapangan.

"Pengelolaan tata ruang di Indonesia, sering kali kalau tidak ada referensi yang jelas. Definisi saja atau persepsi saja berbeda antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Kementerian juga berbeda-beda," kata Menko AHY di Kantor Kemenko Infra, Thamrin Jakarta, pada Senin 9 Februari 2026.

Menko AHY menekankan pentingnya prinsip satu data, satu peta, dan satu referensi agar seluruh instansi memiliki informasi sama. Menurutnya, upaya mewujudkan standarisasi data geospasial dinilai menjadi fondasi integrasi kebijakan tata ruang nasional.

"Untuk mewujudkan itu semua, referensi ini harus tunggal, saya ulangi harus tunggal. Hal ini untuk menghindari berbedanya interpretasi di lapangan yang selama ini terjadi," ucapnya.

Menko AHY juga menilai penting interoperabilitas sistem antar Kementerian dan Lembaga, agar pertukaran data tidak terhambat persoalan teknis. Menurutnya, dengan sistem yang terhubung, proses perencanaan hingga pengawasan dinilai dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Pemerintah mendukung digitalisasi tata ruang harus berjalan beriringan dengan integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana tata ruang wilayah dinilai perlu menjadi rujukan awal sebelum Pemerintah menentukan prioritas proyek.

Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, perumahan, hingga transportasi harus ditempatkan sesuai koridor tata ruang. Hal ini agar tidak menimbulkan inefisiensi anggaran dan konflik lahan.

"Fiskal kita terbatas, program prioritas kita banyak sekali. Jangan sampai karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang justru menghadirkan inefisiensi dan konflik," ujarnya.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Didit Herdiawan mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mewujudkan digitalisasi tata ruang di Indonesia. Menurutnya, diperlukan koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infra untuk mempercepat tata ruang.