RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah telah menyatakan komitmen tidak akan ada lagi komisi, kickback, atau gratifikasi pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Demikian dikatakan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah, Rachmat Tri Fahmi, pada perbincangan dengan RRI Pro 3, Senin 9 Februari 2026. "Jika publik, termasuk jemaah dan keluarganya, menemukan praktik-praktik pelanggaran hukum, dapat menyampaikan kepada kementerian," ujarnya. 

Menurut Rachmat, Kemenhaj telah menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi penyelenggaraan haji 2026. Sehingga diharapkan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan haji 2026 dapat tercapai dan pemerintah bisa fokus melayani jamaah. 

"Kami berkomitmen penyelenggaraan haji harus bersih dari praktek yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan jamaah," katanya. "Apalagi, Presiden Prabowo Subianto menjamin jemaah akan mendapatkan pelayanan terbaik, meskipun biaya haji turun."

Rachmat mengungkap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 ditetapkan rata-rata Rp87,4 juta per jemaah. Sedangkan biaya perjalanan (Bipih) yang dibayar langsung jemaah turun menjadi rata-rata Rp54,19 juta. 

Menurut dia, hal ini didukung subsidi nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp33,21 juta per jemaah. Rachmat juga menyampaikan sejumlah upaya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik seperti pola perekrutan petugas haji yang diperbaiki.

"Target utama para petugas adalah 'melayani', bukan sebalaliknya dilayani," ujarnya. Untuk mencapai terget tersebut, para petugas telah diberikan pelatihan fisik dan mental oleh instruktur dari TNI dan Polri. 

Selain itu, para petugas juga diberikan pelatihan bahasa Arab melalui bimbingan teknis intensif  luring dan daring. Menurut Rachmat, Kemenhaj juga fokus pada peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi, khususnya di Armuzna.

"Pembangunan Kampung Haji di Makkah untuk meningkatkan kualitas hunian dan layanan tengah diproses pemerintah," ujarnya. Rachmat berharap berbagai upaya tersebut diharapkan membuat pelayanan haji kepada masyarakat akan semakin baik.

Presiden Prabowo sebelumnya menjelaskan Indonesia mendapat kehormatan dari Pemerintah Arab Saudi untuk bisa memiliki lahan di Mekkah. Karena itu, Pemerintah Indonesia segera membangun Kompleks Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan umrah. 

Menurut Presiden, ini merupakan perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Arab Saudi. "Mereka sampai mengubah undang-undang (UU) demi Indonesia dapat memiliki lahan di Tanah Suci," ujarnya.