Menlu Tegaskan Traktat RI–Australia Bukan Perjanjian Militer

  • 06 Feb 2026 20:19 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia dan Australia menyepakati trakat atau perjanjian keamanan yang disebut Treaty on Common Security. Penandatangan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan trakat yang disepakati kedua negara bukan merupakan pakta pertahanan atau militer. Pakta tersebut adalah forum konsultasi untuk membahas situasi keamanan kawasan.

“Ini bukan merupakan pakta, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,”kata Menlu RI Sugiono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Menlu Sugiono mengatakan kerja sama keamanan bersama merupakan tindak lanjut atas kunjungan Presiden Prabowo ke Australia pada November 2025. Ia dan Menlu Australia Penny Wong menyetujui satu dokumen perjanjian terkait kesepakatan untuk membahas keamanan kedua negara.

Kerja sama tersebut dalam bentuk konsultasi antara dua Kepala Negara  atau pejabat kementerian yang ditunjuk. Selain itu disepakati ada satu forum yang teratur membahas seputar keamanan yang mengacu pada hukum internasional.

“Tentu saja berdasar pada hukum-hukum internasional yang berlaku. Kemudian juga berdasar pada penghormatan masing-masing pihak terhadap integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara,” ujarnya menerangkan.

Menlu menerangkan, perjanjian tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru. Ia menjelaskan Indonesia-Australia pernah menandatangani trakat yang kemudian disebut Lombok Treaty tahun 1995.

Trakat ditandatangi oleh Presiden ke-2 RI, Soeharto dan  PM Australia ke-24, Paul Keating di Lombok pada Desember 1995. Menlu Sugiono menegaskan Indonesia akan mendapatkan keuntungan atas kerja sama dengan Australia.

"Apa yang terjadi di kawasan ini, kemudian apa yang terjadi di dunia secara global itu saling mempengaruhi. Kita punya kepentingan nasional, dalah menjaga integritas wilayah dan kedaulatan kita,” ujarnya.

“Kemudian yang penting program dari Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan, kita perlu suasana stabil. Jika tidak maka tidak ada perdamaian, adanya konflik sehingga cita-cita kita tidak tercapai,” katanya.

 

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....