RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerhati kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menyebut peran Sekolah Rakyat (SR) sebagai solusi tepat mencegah perbuatan mengakhiri hidup terulang. Ia mengatakan, SR akan membuat  anak-anak miskin atau miskin ektrem terlindungi dan terpenuhi haknya mendapatkan pendidikan dan fasilitasnya yang memadai.

“Oleh karena itu perlu didorong agar SR paling tidak ada di setiap kelurahan atau desa. Paling tidak di daerah-daerah yang angka kemiskinan dan kemiskinan ektrimnya tinggi,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki data-data tersebut dari BPS dan tinggal disinkronkan dengan kondisi real di daerah. “Saya harap tidak perlu lagi adanya birokrasi berbelit dalam mendirikan SR di berbagai daerah, termasuk soal penyediaan lahan dan pendanaan,” tambahnya.

Peristiwa yang terjadi di NTT, kata Trubus, harusnya menjadi momentum penyamaan presepsi juga antara masyarakat dengan pemerintah mengenai pentingnya keberadaan SR. “Peristiwa meninggalnya seorang anak sekolah dasar di NTT tersebut merefleksikan persoalan yang jauh lebih struktural dan kompleks,” ujarnya.

Karenanya, sambungnya, program SR yang digagas Presiden Prabowo sudah tepat menjadi solusi sistemik dalam mengatasi kemiskinan. Publik, katanya, juga perlu diarahkan untuk memahami secara lebih utuh salah satu intervensi negara di sektor pendidikan, yakni program Sekolah Rakyat. 

Ia menilai, pemahaman publik terhadap program ini masih sangat terbatas, bahkan kerap disalahartikan sebagai sekadar sekolah gratis. Padahal Sekolah Rakyat sejatinya merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 

“Sekolah Rakyat mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu, dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik secara komprehensif: biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, seragam, tas, buku, alat tulis, hingga kebutuhan dasar lainnya,” katanya.

Trubus juga melihat, model Sekolah Rakyat menempatkan negara mengambil alih beban tersebut secara penuh. "Ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan anak SD di NTT yang bunuh diri karena tak mampu membeli peralatan sekolah tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Dijelaskan, pemerintah bergerak cepat untuk mencari cara memastikan masyarakat yang berada di garis kemiskinan dapat bisa segera teratasi masalahnya.

Salah satu upayanya adalah melalui intervensi program-program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Prasetyo menambahkan peristiwa ini menjadi peringatan utnuk menumbuhkan rasa peduli dan sosial di antara masyarakat.