RRI.CO.ID, Ngada - Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia, Kamis, 29 Januari 2026. Korban berinisial YBS yang berusia sekitar sepuluh tahun merupakan siswa kelas empat dan tinggal bersama neneknya.

Pada pagi hari sebelum kejadian, YBS terlihat duduk sendirian di bale bambu depan pondok neneknya. Sekitar pukul 08.00 WITA, dua orang tetangganya sempat berbincang dengan korban di lokasi tersebut.

Keduanya menanyakan keberadaan nenek korban sekaligus alasan YBS tidak berangkat ke sekolah pada hari itu. Situasi di sekitar pondok berubah beberapa jam kemudian setelah pertemuan tersebut.

Sekitar pukul 11.00 WITA, salah seorang tetangga melihat tubuh YBS tergantung di pohon cengkih dekat pondok. Ia berteriak meminta pertolongan warga yang kemudian berdatangan dan menghubungi aparat kepolisian setempat di lokasi kejadian.

Korban diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Surat tulisan tangan korban ditemukan di sekitar lokasi kejadian tidak jauh dari tempat korban tergantung. 

Berikut isi surat dari siswa YBS:

KERTAS TII MAMA RETI

MAMA GALO ZEE

MAMA MOLO JA’O

GALO MATA MAE RITA EE MAMA

MAMA JAO GALO MATA

MAE WOE RITA NE’E GAE NGAO EE

MOLO MAMA

Artinya: 

SURAT BUAT MAMA RETI

MAMA SAYA PERGI DULU

MAMA RELAKAN SAYA PERGI (MENINGGAL)

JANGAN MENANGIS YA MAMA

MAMA SAYA PERGI (MENINGGAL) 

TIDAK PERLU MAMA MENANGIS DAN MENCARI ATAU MERINDUKAN SAYA

SELAMAT TINGGAL MAMA

Warga setempat menyampaikan bahwa korban selama ini tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun. Korban diketahui menetap di sebuah pondok sederhana yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Ibu korban (MGT) memberikan keterangan mengenai aktivitas anaknya malam sebelumnya. Ia menuturkan korban sempat menginap di rumah lalu pagi hari diantar menuju pondok neneknya sekitar.

Ia menceritakan pagi terakhir sebelum tragedi, anaknya mengeluh pusing dan enggan berangkat ke sekolah. Meski demikian sang ibu khawatir anaknya tertinggal pelajaran sehingga tetap memintanya masuk sekolah pagi itu.

Sebelum berpisah ibu korban menyampaikan nasihat agar anaknya rajin bersekolah meski kondisi ekonomi terbatas keluarga. Ibu korban mengakui keluarganya serba kekurangan dan menyampaikan mencari uang saat ini memang tidak mudah.

Sang ibu bahkan mengantar anaknya menggunakan ojek agar tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah hari. Keputusan tersebut diambil karena ibu berharap kondisi pusing anaknya tidak berlanjut serius pada hari itu.

Namun, siang harinya kabar duka datang mengejutkannya dan keluarga. “Saya kaget ada kabar, dari tetangga, saya pikir ada pergi sekolah,” ujarnya di Ngada, Selasa, 2 Februari 2026.

Gubernur NTT Akui Pemprov dan Pemkab Ngada Gagal Urus Warganya

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, melontarkan pernyataan tegas terkait kasus meninggalnya seorang siswa SD yang nekad mengakhiri hidupnya. Siswa berinisial YBS tersebut memilih mengakhiri hidupnya diduga dipicu kekecewaan karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah.

Melki dengan lantang menegaskan Pemprov NTT dan Pemkab Ngada gagal dalam mengurus warganya. Menurutnya, peristiwa ini menjadi alarm serius jajarannya dalam mengurusi masyarakat.

"Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi peranata sosial kita berarti gagal urus model beginian. Pemerintahan kita juga gagal, provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama," katanya saat memberi sambutan dalam peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Rabu, 4 Februari 2026.

"Kita punya pranata agama juga gagal, pranata budaya juga gagal, sampai ada orang mati karena miskin begini. Saya minta kita semua hadir di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, termasuk diri saya sendiri kayak gini cukup terakhir sudah," ujarnya.

Meskipun dengan tegas meminta jajarannya menganggap peristiwa ini merupakan persoalan yang biasa. Ia-pun berharap tidak ada lagi warga yang meninggal akibat peristiwa seperti ini lagi.

"Malu saya sebagai gubernur model ini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini," ucapnya.

Ia menyatakan, kesalahan harus dicari secara jelas dan pihak yang bertanggung jawab harus siap ditindak. Menurutnya, tidak dapat diterima jika masih ada warga negara yang meninggal dunia hanya karena kegagalan perangkat sosial bekerja.

"Jangan-jangan ada model-model begini kejadian ini, esok ada lagi model begini, saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut, kesalahan itu ada dimana, siap dia dituntut," katanya.

"Masa ada warga negara mati hanya karena model begini, guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam. Uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang-orang miskin, masih ada yang mati urusan begini," ucapnya.

Kronologi berdasarkan Bupati Ngada

Sementara itu, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur Raymundus Bena memaparkan kronologi kematian YBS siswa kelas empat sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Peristiwa tragis tersebut menyita perhatian publik.

Raymundus menjelaskan korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 11.00 WITA dengan kondisi gantung diri di pohon cengkih. Sebelum kejadian ibunda korban (MGT) sempat menanyakan alasan YBS tidak berangkat ke sekolah pagi itu.

Kepada ibunya, YBS menyampaikan dirinya akan pergi ke kebun meskipun sebelumnya sekolah meminta pencairan bantuan PIP. Informasi tersebut diminta sekolah agar disampaikan kepada orang tua korban sehari sebelummya.

Raymundus mengatakan Kecamatan Jerebuu belum memiliki fasilitas perbankan sehingga MGT harus pergi ke kota kabupaten. Setibanya di salah satu bank BUMN dana PIP tidak dapat dicairkan karena administrasi kependudukan korban masih tercatat di Nagekeo.

Pihak bank kemudian menyarankan MGT mengurus surat keterangan domisili sebagai syarat pencairan dana bantuan tersebut. Malam harinya YBS kembali menanyakan kepada ibunya apakah beasiswa PIP sudah berhasil diurus atau belum.

“Keesokan malamnya, MGT ditanyakan lagi oleh anaknya. ‘Mama sudah urus, kah, satunya beasiswanya?’” ujarnya di Ngada, NTT, Rabu, 4 Februari 2026.

Karena dana belum dicairkan YBS memutuskan tidak masuk sekolah dan kembali ke pondok bersama neneknya. Hingga Kamis pagi warga melihat YBS mengeluh pusing sebelum akhirnya ditemukan meninggal sekitar pukul 11.00 WITA.

“YBS mengaku kepala pusing. Terus jam 10, ada yang lewat lagi, sekitar jam 10, tanya lagi, dia bilang kepala pusing,” ucapnya.

Pemerintah Koordinasi Lintas Kementerian Tangani Kasus dan Keluarga Korban

Pemerintah turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut telah menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memandang kejadian itu sebagai peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Karena itu, pemerintah segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kejadian serupa ke depan.

“Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait. Bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Mensesneg di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026 malam.

Ia menambahkan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Presiden juga meminta jajaran pemerintah meningkatkan koordinasi agar kejadian serupa dapat dicegah.

“Oleh karena itulah, Bapak Presiden menaruh atensi. Melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya kedepan hal-hal semacam ini dapat kita antisipasi,” ujarnya.

Prasetyo menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Koordinasi dilakukan untuk memperhatikan kondisi keluarga korban yang masuk kategori miskin ekstrem.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan keluarga korban sekaligus pencegahan kasus serupa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial. Untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” kata Prasetyo.

Terkait informasi keluarga korban belum menerima bantuan sosial karena kendala administrasi, pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. “Biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman,” ujarnya.

Prasetyo juga menekankan pentingnya meningkatkan kepedulian sosial di berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, perhatian lingkungan, keluarga, dan sekolah sangat penting dalam menjaga kesehatan mental anak.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengaku prihatin atas peristiwa meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berinisial YBS. “Tentu kami sengat prihatin," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.

Gus Ipul, panggilan akrabnya, menegaskan insiden tersebut menjadi perhatian semua pihak, baik Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah. Menurut dia, pendampingan harus diperkuat sehingga tidak ada lagi masyarakat terutama kategori miskin yang luput dari pendataan.

Mensos menekankan pentingnya data untuk memotret kondisi warga pada kategori miskin ekstrem (desil-1) dan kategori miskin (desil-2). "Ini sangat penting untuk menjangkau seluruh keluarga yang memang memerlukan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan," katanya.

Anggota DPR Dorong Evaluasi Perlindungan Sosial

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta pemerintah tidak menganggap remeh kasus siswa SD akhiri hidup di NTT. Peristiwa tragis ini, bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan cermin nyata ketidakadilan sosial. 

"Lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak di Indonesia, ini tamparan keras bagi kita semua. Di tengah jargon Indonesia Emas 2045, masih ada anak kehilangan harapan hanya karena tidak mampu membeli alat tulis,” kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis 5 Februari 2026. 

Menurutnya, kasus siswa SD di NTT akhiri hidup ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir di masyarakat. Terutama, dalam memastikan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman. 

"Padahal, konstitusi dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Anak adalah masa depan bangsa," ucap Mahdalena. 

Kemudian, Mahdalena menegaskan, seluruh siswa SD di Indonesia merupakan fondasi utama Indonesia Emas 2045. Jika masih ada anak-anak yang tidak berdaya, maka terdapat hal keliru dalam sistem perlindungan sosial. 

"Perlindungan sosial anak masih rentan akibat sejumlah faktor, mulai dari data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat. Lemahnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, hingga pendekatan bantuan yang belum menyentuh kebutuhan paling mendasar anak-anak miskin," ujar Mahdalena. 

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangan serupa terkait perlunya evaluasi kebijakan perlindungan sosial. Ia menilai Undang-Undang Perlindungan Sosial perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

"Tentu ini menjadi cambukan buat pemerintah bahwa hak dasar anak terhadap pendidikan dan penghidupan yang layak. Tentu ini harus menjadi salah satu bahan evaluasi gagapnya pemerintah terhadap perlindungan sosial perempuan dan anak," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia mengakui bahwa perlindungan sosial yang seharusnya dirasakan oleh kelompok paling rentan, terutama perempuan dan anak. Sebab, program perlindungan sosial tersebut dinilai belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di pelosok desa.

Menurutnya, kejadian ini juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ia menekankan, pentingnya empati dan solidaritas sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil.

"Ini merupakan bentuk bentuk evaluasi terhadap introspeksi kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus punya rasa awareness terhadap sekeliling kita. Bahwa jangan sampai ini terjadi dan berlaku untuk kerabat kita," ujarnya. 

Ia menegaskan, bahwa berbagai program perlindungan sosial yang telah digulirkan pemerintah belum sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak. Karena itu, lanjutnya, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam, termasuk dukungan psikologis meskipun pemerintah telah mulai menjalankan program-program tersebut.