RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan, belum ada pembahasan iuran Board of Peace. Hingga kini, kata dia, tidak ada agenda resmi terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan tersebut.

Ia menyebut, memang ada rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Pertahanan yang digelar pada 26 Januari 2026. Namun ia mengatakan, agenda rapat tersebut berfokus pada evaluasi kinerja Kemenhan 2025 dan rencana pembangunan TNI.

“Dalam rapat 26 Januari, tidak ada pembahasan alokasi anggaran pertahanan untuk iuran Board of Peace. Fokus rapat mengenai rencana penguatan TNI periode 2026 hingga 2029," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Februari 2026.

Menurut TB Hasanuddin, penggunaan anggaran pertahanan harus dibahas terbuka dan transparan bersama DPR. Terlebih jika menyangkut jumlah besar dan kepentingan strategis internasional.

Legislator dari fraksi PDIP ini menegaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh penggunaan anggaran negara. Termasuk memastikan anggaran pertahanan digunakan akuntabel dan sesuai kepentingan nasional.

“Jika ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk iuran internasional, wajib dibahas bersama DPR,” ujarnya. Ia menekankan peran Komisi I dalam pengawasan sektor pertahanan dan keamanan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut iuran BoP akan melalui Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan, pasti lewat Kemenhan,” kata Purbaya. Namun pemerintah belum memutuskan sumber anggaran BoP dari APBN.

Hingga kini belum ada kepastian apakah iuran Board of Peace akan menambah anggaran pertahanan. Pemerintah juga belum menyampaikan skema pembiayaan resmi kepada DPR.