RRI.CO.ID, Jakarta –  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta pemerintah daerah serius menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh anak Indonesia. 

Arifah menegaskan kasus mengakhiri hidup seorang siswa SD di Ngada menjadi alarm keras lemahnya sistem perlindungan anak. Ia menekankan program KLA tak boleh sebatas administrasi, tetapi harus nyata melindungi dan menyejahterakan anak-anak.

“Peristiwa ini pengingat penguatan sistem perlindungan anak harus konsisten hingga keluarga dan komunitas tanpa kompromi. Negara tidak boleh absen, kebijakan KLA harus nyata menjamin perlindungan, pendidikan, dan ruang aman bagi anak,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat konferensi pers di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. 

Arifah juga mengingatkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menurut Arifah, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terlibat aktif menciptakan lingkungan yang aman dan suportif.

“Setiap anak adalah amanah. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita harus hadir bersama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak,” ucap Arifah.

Sebelumnya, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri. Korban berinisial YBR diduga nekat mengakhiri hidup setelah permintaan buku tulis dan pulpen tak terpenuhi akibat keterbatasan keluarga.

“Menurut pengakuan ibunya, korban minta uang untuk beli buku tulis dan pulpen sebelum meninggal. Korban diketahui sehari-hari tinggal bersama neneknya, sementara rumah ibunya berada di desa tetangga,” kata Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa.