RRI.CO.ID, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan adanya rencana sumbangan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Hassan menyampaikan bahwa sumbangan tersebut diarahkan untuk membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza. 

“Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya di diskusi. Bahwa wujud sumbangan kita nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza,” ujar Hassan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut mencerminkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan kemanusiaan Palestina. “Karena  sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujar Hassan.

Hassan mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada keputusan mengenai waktu maupun besaran iuran Indonesia dalam BoP. Menurutnya, hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.

“Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang,” kata Hassan. Diskusi bersama Presiden, kata Hassan, juga membahas kontroversi terkait BoP yang tidak berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Namun, ia menilai proses perdamaian di luar PBB bukanlah hal baru dalam sejarah diplomasi internasional. Ia mencontohkan proses perundingan Indonesia dengan Belanda pada tahun 1949 yang dilakukan di luar PBB. 

Hassan menyebut Amerika Serikat saat itu turut menekan Belanda agar bersedia berunding melalui ancaman pencabutan bantuan ekonomi Marshall Plan. “Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda tahun ’49 itu, sesungguhnya ada proses di luar PBB,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perjuangan Indonesia dalam pengembalian Irian Barat yang dilakukan melalui jalur di luar PBB. Menurutnya, Amerika Serikat saat itu berperan aktif dengan menunjuk diplomat senior Ellsworth Bunker sebagai mediator perundingan.

“Tidak kurang, Amerika yang waktu Presiden Kennedy memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Ellsworth Bunker. Berunding di Virginia menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York,” ucap Hassan.

Ia menambahkan PBB baru berperan setelah kesepakatan tercapai, terutama dalam pengelolaan administrasi pascaperjanjian. Berdasarkan pengalaman itu, Hassan menilai BoP yang berada di luar PBB tidak perlu dipandang secara negatif.

“Kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB. itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya,” kata Hassan.