RRI.CO.ID, Jakarta: Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menekankan pentingnya memastikan anggaran Kementerian Pariwisata memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan kebijakan.

Menurut Saleh, fokus pengawasan DPR bukan semata pada realisasi belanja, melainkan pada dampak langsung anggaran terhadap ekonomi rakyat. Anggaran negara, kata dia, harus mampu menggerakkan sektor pariwisata secara riil dan berkelanjutan.

“Yang paling pokok itu soal penyerapan anggaran. Penyerapan tinggi, tapi dampaknya bagi masyarakat belum kelihatan apa-apa,” ujar Saleh dalam rapat kerja Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Saleh mengakui sektor pariwisata berpotensi besar menciptakan lapangan kerja, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana anggaran Kementerian Pariwisata berkontribusi langsung terhadap klaim penciptaan 25,91 juta lapangan kerja.

“Angka 25,91 juta itu belum tentu seluruhnya dari Kementerian Pariwisata. Bisa jadi berasal dari swasta, investasi asing, dan sektor lain,” katanya.

Karena itu, Saleh meminta Kementerian Pariwisata menyampaikan pemetaan rinci kontribusi setiap unit kerja. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan untuk menilai efektivitas anggaran yang bersumber dari APBN.

Ia menegaskan, DPR membutuhkan indikator manfaat yang terukur sebelum mendorong penambahan anggaran. Tanpa bukti dampak nyata bagi masyarakat, peningkatan alokasi anggaran dinilai sulit dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa sektor pariwisata mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut, menurutnya, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata sekaligus kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

“Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta kunjungan. Ini melampaui target nasional sebesar 14–15 juta kunjungan dan tumbuh 10,80 persen dibandingkan tahun 2024,” kata Widiyanti.

Widiyanti menjelaskan, peningkatan kunjungan wisatawan diikuti peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 1,20 miliar perjalanan. Selain itu, devisa pariwisata diproyeksikan mencapai 18,91 miliar dolar AS atau setara Rp317,4 triliun.

Menurut Widiyanti, pencapaian tersebut berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Sekitar 25,9 juta tenaga kerja terserap di sektor pariwisata, dengan dominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.