RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi IV DPR RI menegaskan, peningkatan kapasitas armada merupakan kunci meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Terlebih, banyak nelayan Indonesia masih melaut dengan kapal kecil dan kondisi fisik yang tidak lagi layak. 

Hal ini disampaikan melalui Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin. Ia memastikan, Parlemen mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5-30 Gross Tonnage (GT) ke desa-desa nelayan. 

“Selama ini jangkauan melaut nelayan sempit dan hasil tangkapan minim karena keterbatasan kapal. Dengan kapal 5 GT hingga 30 GT, produktivitas akan meningkat, wilayah tangkap meluas, dan aspek keselamatan nelayan terjamin,” kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. 

Program yang menjadi bagian 'Kampung Nelayan Merah Putih', ia menilai, strategis untuk menjawab persoalan keterbatasan armada tangkap ikan. Pendekatan terintegrasi pemerintah yang tidak hanya memberikan bantuan kapal juga patut diapresiasi. 

"Pemerintah juga berencana membangun dermaga kecil (jetty), pabrik es, hingga fasilitas pendingin (cold storage). Dukungan infrastruktur hulu ke hilir sangat penting agar nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan tetap terjaga," ujar Usman. 

Di satu sisi, ia memberikan, catatan kritis agar penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara transparan. Yakni, melalui pendataan yang akurat. 

"Bantuan kapal tidak salah sasaran atau justru jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Harus ada pendataan yang jelas dan terbuka, jangan sampai kapal justru tidak digunakan secara optimal," ucap Usman. 

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 unit kapal ikan. Hal ini merupakan salah satu bagian kesepakatan kerja sama kedua negara di bidang maritim.

"Mereka akan mendukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan," katanya usai bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di London, Rabu 21 Januari 2026 dini hari WIB. Menurut Kepala Negara, pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran dengan kerja sama tersebut.

Pemerintah Indonesia menginginkan kerja sama bidang maritim untuk memperbaiki kampung-kampung nelayan di Tanah Air. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggenjot konsumsi ikan pada masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo mengatakan konsumsi ikan masyarakat saat ini masih rendah, meski lautan Indonesia lebih luas ketimbang daratannya. Karena itu, kerja sama di sektor maritim akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya ingatkan tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut, tetapi konsumsi protein kita rendah dan ini harus ditingkatkan," ucapnya. Menurut Kepala Negara, ini bersifat strategis karena akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi khususnya maritim.