RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Ferry Firmawan menyikapi dinamika pasar modal nasional secara mendalam. Ferry menilai setiap perubahan pada tubuh otoritas bursa memiliki dampak psikologis sangat besar bagi para investor.

Partisipasi pemodal ritel terus menunjukkan tren kenaikan signifikan berdasarkan data publik milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Masyarakat kelas menengah kini menjadikan instrumen pasar saham sebagai sarana investasi jangka panjang yang cukup populer.

“Dalam konteks tersebut, setiap dinamika di tubuh otoritas bursa maupun fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki dampak psikologis yang nyata bagi konsumen. Penurunan indeks, apabila tidak disertai dengan komunikasi publik yang memadai, berpotensi memicu kepanikan, keputusan investasi yang tidak rasional, dan merugikan konsumen itu sendiri,” ujar Ferry di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Ferry menghormati segala keputusan institusional yang diambil pihak bursa sesuai aturan tata kelola yang berlaku. Peristiwa mundurnya pimpinan bursa harus menjadi momentum krusial untuk memperkuat kembali kepercayaan publik secara menyeluruh.

Faktor ketidakpastian ekonomi global serta dinamika geopolitik sangat memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan saat ini. Fluktuasi harga merupakan karakter asli pasar modal dan bukan semata cerminan kegagalan sistem keuangan negara.

“Penurunan IHSG merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, baik global maupun domestik. Oleh karena itu, penting masyarakat publik memahami fluktuasi pasar adalah bagian dari karakter pasar modal itu sendiri, bukan semata-mata cerminan kegagalan sistem,” kata Ferry.

BPKN RI memberikan perhatian khusus terhadap perlakuan adil bagi para investor ritel dalam situasi pasar sulit. Konsumen memiliki hak mutlak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta tidak bersifat menyesatkan publik.

Ferry menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan nasional merupakan agenda yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kapasitas konsumen yang baik akan membuat mereka lebih tahan menghadapi berbagai gejolak pasar yang terjadi.

“Lebih jauh, situasi ini menegaskan kembali pentingnya literasi keuangan sebagai agenda nasional yang berkelanjutan. Perlindungan konsumen tidak hanya diwujudkan melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas konsumen itu sendiri,” ucap Ferry.

Lembaga perlindungan konsumen berkomitmen penuh untuk mendorong sinergi lintas lembaga demi terciptanya pasar modal yang adil. Transparansi informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat sebagai subjek pelindung pasar nasional.

Menjaga kepercayaan investor ritel berarti menjaga fondasi stabilitas perekonomian nasional Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. BPKN akan terus menjalankan fungsi edukasi agar konsumen jasa keuangan tidak menjadi objek eksploitasi pasar.