RRI.CO.ID, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyampaikan sikap terkait Dewan Perdamaian atau Board Of Peace (BOP). Sikap MUI akan disampaikan setelah mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Sekretaris MUI Amirsyah Tambunan mengatakan MUI akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo terkait Dewan Perdamaian. Salah satu yang disampaikan adalah kemerdekaan Palestina. 

"Pokoknya kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Kita akan mendengarkan apa semacam arahan Presiden, nanti setelah itu ormas-ormas akan memberikan sikap yang jelas dan tegas," kata Amirsyah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. 

Amirsyah menegaskan perdamaian harus dihadirkan secara konkret sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan diatas muka bumi harus dihapuskan sehingga kemerdekaan untuk Palestina adalah mutlak.

"Perdamaian jangan separuh-separuh, perdamaian harus konkret, perdamaian abadi sesuai dengan amanat konstitusi. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu penjajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI M Cholil Nafis mengatakan MUI menolak segala bentuk penjajahan sehingga harus dihapuskan. Ditanya apakah MUI menolak Dewan Perdamaian, ia menegaskan MUI mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kita pro kemerdekaan, kita lihat saja dulu, tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka, kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung, nanti kita tunggu penjelasannya dari Pak Presiden," kata Cholil Nafis.

"Keputusan MUI nanti akan kita sampaikan, kita mendengarkan, tentu sikap kita yang sementara kita tahu dulu akan baru di situ. Jadi, ada yang pokok bahwa kita anti penjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina, tentu kita ingin yang terbaik bagi perdamaian dunia," ujarnya menegaskan.

Presiden Prabowo mengundang puluhan tokoh muslim, ulama ke Istana Merdeka. Presiden Prabowo mengundang ulama untuk memberikan penjelasan diantaranya adalah keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian.