RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menegaskan Panja Industri Film harus menjadi instrumen serius. Khususnya dalam membenahi ekosistem, melindungi hak cipta, memperkuat pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan industri film nasional. 

"Tanpa keberpihakan nyata, kejayaan film Indonesia hanya akan jadi nostalgia, bukan masa depan," ujarnya, Selasa 3 Februari 2026. Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti buruknya sistem pengarsipan film nasional dalam menjaga memori kolektif bangsa. 

Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 di antara dilaporkan hilang," ucapnya. Istri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, itu menyatakan kondisi tersebut membawa dampak yang memprihatinkan. 

Menurut Novita, generasi muda saat ini banyak yang tidak mengenal tokoh perfilmannya sendiri. "Ini merupakan kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya," ucapnya.

Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah, sebelumnya menyoroti persoalan distribusi film nasional. Pria yang dikenal sebagai Ifan Seventeen itu menilai keterbatasan layar menjadi tantangan paling nyata industri perfilman Indonesia.

"Permasalahan yang paling dirasakan, bahkan bagi rumah produksi milik negara, adalah distribusi film," ujarnya. Ifan menegaskan ketimpangan akses layar menjadi faktor penghambat film menjangkau masyarakat secara merata.

Menurut dia, Indonesia idealnya memiliki 20 ribu layar bioskop secara nasional. "Namun, saat ini jumlah layar baru mencapai sekitar 2.400 unit dari target realistisnya minimal 10 ribu layar," ucapnya.

Apalagi jika dilihat dari penyebaran layar bioskop yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. "Hanya sekitar 25 hingga 30 persen kabupaten dan kota yang sudah memiliki layar bioskop," katanya.