Komisi VI DPR Dorong Kemandirian Industri Farmasi Nasional
- 12 Jul 2026 14:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Sekitar 95 persen kebutuhan bahan baku obat Indonesia masih dipenuhi melalui impor.
- Penelitian berkelanjutan diperlukan untuk mengembangkan kekayaan hayati Indonesia menjadi bahan baku obat.
- Penguatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penerapan TKDN dinilai penting bagi kemandirian farmasi.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi.
Ia menyebut, sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional.
"95 persen sekarang bahan baku kan masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor, harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia," ujar Anggia usai kunjungan di Semarang, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurutnya, kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produk farmasi bagi masyarakat.
Anggia juga menekankan pentingnya kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri. Penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan laboratorium juga dinilai menjadi bagian penting.
Selain itu, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu diperkuat pada sektor farmasi. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
"Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatory. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching," katanya.
Anggia optimistis kemandirian industri farmasi dapat diperkuat melalui dukungan investasi yang dikelola Danantara. Komisi VI berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....