RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menyoroti buruknya sistem pengarsipan film nasional dalam menjaga memori kolektif bangsa. Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 di antaranya dilaporkan hilang. 

"Generasi muda saat ini banyak yang tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri," ujarnya di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Dia lalu mencontohkan nama-nama artis lawas yang tidak diketahui anak-anak sekarang seperti Adi Bing Slamet dan Benyamin Sueb. 

"Ini kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya," kata politisi PDI Perjuangan itu. Novita juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor intellectual property (IP), sementara yang lokal justru dibiarkan mati. 

Karena itu dia mengingatkan pentingnya keberpihakan anggaran dan skema pembiayaan terhadap dunia perfilman Indonesia. "Tanpa skema biaya yang jelas, mustahil Indonesia bisa mengekspor IP ke pasar global," ucapnya. 

Sebagai perbandingan, Novita mencontohkan Korea Selatan yang memiliki modal ventura khusus industri film. Sedangkan Indonesia masih mengandalkan skema pembiayaan negara yang dinilainya tidak realistis. 

"Bantuan maksimal Rp500 juta tidak akan menggerakkan industri film, bahkan hanya cukup untuk penulisan skrip," ucapnya. Perempuan berusia 35 tahun ini menambahkan Indonesia membutuhkan modal ventura khusus film, bukan kebijakan setengah hati. 

Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah, sebelumnya menyoroti persoalan distribusi film nasional. Pria yang dikenal sebagai Ifan Seventeen itu menilai keterbatasan layar menjadi tantangan paling nyata industri perfilman Indonesia.

"Permasalahan yang paling dirasakan, bahkan bagi rumah produksi milik negara, adalah distribusi film," ujarnya. Ifan menegaskan ketimpangan akses layar menjadi faktor penghambat film menjangkau masyarakat secara merata.

Menurut dia, Indonesia idealnya memiliki 20 ribu layar bioskop secara nasional. "Namun, saat ini jumlah layar baru mencapai sekitar 2.400 unit dari target realistisnya minimal 10 ribu layar," ucapnya.

Apalagi jika dilihat dari penyebaran layar bioskop yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. "Hanya sekitar 25 hingga 30 persen kabupaten dan kota yang sudah memiliki layar bioskop," katanya.