RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan, industri film Indonesia tengah berada di persimpangan. Yakni, di antara momentum kejayaan dan ancaman struktural perkembangan AI yang dibiarkan tanpa solusi dari negara. 

Politikus PDIP ini mengungkapkan, film Indonesia selama ini terbukti efektif mempromosikan pariwisata dan identitas daerah. Berbagai karya seperti Laskar Pelangi, 5cm, hingga Petualangan Sherina, menjadi bukti film adalah instrumen strategis diplomasi budaya ekonomi kreatif. 

"Namun di balik capaian tersebut, terdapat kebocoran ekonomi serius yang belum ditutup negara. Persoalan klasik seperti distribusi, keterbatasan layar, dan permodalan masih menghantui, diperparah dengan ancaman baru dari penggunaan kecerdasan buatan (AI)," kata Novita dalam keterangan persnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. 

Ia mengungkapkan, teknologi AI sering kali dianggap sebagai inovasi. Namun faktanya, penggunaan AI terus menggerus ruang hidup pekerja kreatif Indonesia. 

"Negara tidak boleh abai terhadap ancaman ini. AI justru berpotensi mempersempit lapangan kerja pelaku kreatif," ucap Novita. 

Selain itu, Ia menyoroti, buruknya sistem pengarsipan film nasional dalam menjaga memori kolektif bangsa. Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 film dilaporkan hilang. 

“Generasi muda saat ini bahkan banyak yang tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri. Misalnya Adi Bin Slamet dan Benyamin, ini kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya,” ujar Novita. 

Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) Riefian Fajarsyah menyoroti persoalan distribusi film nasional. Ia menilai keterbatasan layar menjadi tantangan paling nyata industri perfilman Indonesia.

“Permasalahan yang paling dirasakan, bahkan bagi PH negara, adalah distribusi film,” ujar Direktur Utama yang dikenal dengan panggilan Ifan Seveenteen itu saat Rapat Panja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Februari 2026. Menurutnya, ketimpangan akses layar menjadi faktor penghambat film menjangkau masyarakat secara merata.

Ifan menyebut Indonesia idealnya memiliki sekitar 20 ribu layar bioskop secara nasional. Namun, saat ini jumlah layar baru mencapai sekitar 2.400 unit.

“Target realistisnya minimal 10 ribu layar. Tetapi saat ini baru tersedia sekitar 2.400 layar,” katanya.

Ia menambahkan penyebaran layar bioskop juga belum merata antarwilayah. “Hanya sekitar 25 hingga 30 persen kabupaten dan kota memiliki layar,” katanya.