Akademisi: Pemimpin Negara Wajib Antisipasi Ancaman Nuclear Winter
- 02 Feb 2026 21:08 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta – Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah menilai, 'nuclear winter' yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman potensial global. Menurutnya, pemimpin negara wajib mengantisipasi skenario hipotetis tersebut demi melindungi masyarakat di masa depan.
“Presiden bukan hanya mengelola negara secara bertanggung jawab, tetapi juga memikirkan kondisi hipotetis masa depan. Ancaman ini mungkin tidak akan terjadi, namun stok nuklir dimiliki banyak negara besar,” ucap Akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran tersebut kepada PRO3 RRI, Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.
Teuku menyebut, kepemilikan nuklir tersebar di Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, India, dan Pakistan. Kondisi itu membuat potensi penggunaan senjata nuklir tetap tinggi dalam konflik internasional.
“Masalahnya, potensi ini sangat tinggi dan bisa dianggap menyelesaikan perkara secara instan. Padahal dampaknya jauh melampaui kepentingan militer semata,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran para pemimpin dunia akan pecahnya Perang Dunia III dengan penggunaan senjata nuklir. Kekhawatiran ini mencuat saat dirinya bertemu sejumlah pemimpin dunia menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos Januari lalu.
Kepala Negara mengungkap, dalam simulasi jika terjadi Perang Dunia dengan senjata nuklir, Indonesia bisa terkena dampaknya kendati tidak berperang. Ia mencontohkan dampaknya yaitu hujan partikel-partikel radio aktif dari nuklir.
“Mungkin ikan-ikan kita akan terkontaminasi semua, akan terjadi nuclear winter, karena debu menutup matahari. Menutup mataharinya tidak satu, dua atau tiga tahun, melainkan bisa puluhan," ucapnya.
Di tengah ancaman peran, lanjutnya, Indonesia tetap berpegang kepada prinsip luar negeri bebas aktif sebagai upaya untuk mencegah perang. Indonesia, kata Presiden, tidak terlibat dalam blok dunia manapun.
“Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif tapi non-aligned, non-blok," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....