Komisi IX Soroti Lonjakan Kasus Perdagangan Orang Admin Judi Slot

  • 01 Feb 2026 15:32 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan perdagangan orang bermodus perekrutan admin judi slot adalah persoalan serius. Menurut dia, isu tersebut menjadi salah satu alasan utama Komisi IX membentuk panitia kerja (panja) migran.

“Isu ini memang sangat serius dan menjadi perhatian Komisi IX. Salah satu alasan kami membentuk panja migran,” ujarnya saat dihubungi rri.co.id melalui pesan singkat, Minggu, 1 Februari 2026.

Ia menyoroti data KBRI Phnom Penh yang mencatat 2.887 WNI melapor dalam periode 16 hingga 31 Januari 2026. Ia menilai, angka tersebut mencerminkan skala persoalan yang tidak bisa dianggap kecil.

“Pertama, ini sudah masif dan terorganisirnya sindikat perdagangan orang berbasis penipuan daring. Kedua, kerentanan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia, khususnya pada kelompok usia produktif dengan literasi kerja migran yang rendah,” ucapnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, mencermati bahwa keseriusan negara sebenarnya mulai terlihat dalam penanganan kasus tersebut. Namun, langkah yang dilakukan masih lebih banyak menyasar tahap akhir persoalan.

“Komisi IX melihat bahwa keseriusan negara sudah mulai terlihat dari respons diplomatik. Kemudian juga pemulangan korban dan penegakan hukum, namun masih bersifat hilir dan reaktif,” kata Ninik.

Ia menilai, hal ini menjadi indikator lemahnya sistem pencegahan. Menurutnya, kegagalan deteksi dini terjadi di berbagai lini pengawasan.

“Fakta bahwa ribuan WNI bisa direkrut sebagai admin judi slot, yang jelas ilegal. Menunjukkan kegagalan deteksi dini lintas sektor,” ujarnya.

Ninik menjelaskan kegagalan tersebut terjadi sejak dari daerah asal hingga pengawasan di ruang digital. “Baik di hulu (desa/kota asal), saat keberangkatan, maupun di level pengawasan digital terhadap lowongan kerja ilegal,” katanya.

Warga Negara Indonesia (WNI) eks sindikat penipuan daring (online scam) yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja meningkat signifikan. Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sebanyak 2.887 WNI telah melapor per 31 Januari 2026. 

Mayoritas WNI yang melapor ke KBRI mencari penginapan di guest house atau hotel secara mandiri sambil menunggu proses deportasi. Namun, lebih dari 900 WNI lainnya berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan oleh KBRI Phnom Penh.

“KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar WNI terpenuhi. Tentunya selama menunggu proses kepulangan ke Indonesia,” ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....