RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerataan dalam APBN. Menurutnya, kritik terhadap pertumbuhan yang tinggi sering keliru karena pemerataan dijalankan melalui kebijakan lanjutan.

Misbakhun mengatakan strategi pembangunan nasional telah diatur berjenjang dalam dokumen perencanaan negara. Ia menyebut RPJP, RPJMN, hingga RKP menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

“APBN disusun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Jadi ketika disusun oleh pemerintah maka semua strategi perencanaan itu ada di pemerintah,” kata legislator Fraksi Golkar tersebut saat menjadi narasumber Dialog Publik catatan awal tahun 2026 bertajuk ‘Menakar proyeksi ekonomi 2026 dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat’ di Aula Kantin Demokrasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.

Selain itu, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Menurutnya, data tersebut juga menjadi salah satu dasar penyusunan program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Ketika income per kapitanya itu terklasifikasi, itu akan keluar yang berada dalam kategori miskin, atau kategori lain, baru dibuatkan program. Program mengangkat yang bawah naik ke atas itu menciptakan lapangan pekerjaan, yang tidak bisa diangkat itu dengan program bantuan fiskal,” ucapnya.

Namun, Misbakhun menilai ketimpangan ekonomi Indonesia masih dalam batas terkendali. Ia menyebut rasio gini Indonesia berada pada kisaran 0,36 hingga 0,38 dan tidak bersifat ekstrem.

“Menurut saya indikator bahwa kesenjangan itu ada, tapi tidak ekstrem. Masih terjembatani dengan program yang namanya Bansos, Perlinsos dan sebagainya,” ucap Politikus itu.

Pemerintah, lanjutnya, menopang kelompok rentan melalui subsidi energi, bantuan pangan, dan perlindungan sosial. Program tersebut mencakup BPJS Kesehatan, subsidi transportasi, hingga bantuan pendidikan.

Ia juga menyoroti alokasi hampir 30 persen APBN untuk perlindungan sosial. “Negara hadir melalui subsidi dan bantuan sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Misbakhun.