KBRN, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA Mathla’ul Anwar) menyatakan tidak setuju dengan wacana dari pembahasan rapat internal Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang ingin menempatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian.

Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar, H. Ahmad Nawawi mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya posisi Polri saat ini yang berada dibawah komando dan intruksi langsung Presiden RI, karena sejalan dengan amanat Reformasi 98, dan sesuai dengan konstitusi sebagaimana disahkan melalui ketetapan MPR RI nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

“Institusi Polri tetap berada di bawah komando dan instruksi langsung Presiden RI ini kami sampaikan, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ahmad Nawawi dalam keterangan pers, Rabu (28/1/2026).

DPP GEMA Mathla’ul Anwar berpendapat bahwa, Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang dan keamanan, maka dengan Polri di bawah komando dan intruksi langsung Presiden RI, memiliki efektivitas pengambilan keputusan dan komando lebih cepat terhadap Polri.

“Untuk memobilisasi kekuatannya lebih cepat di seluruh wilayah hukum Indonesia, utamanya menghadapi kondisi darurat yang mengancam keamanan nasional, seperti kerusuhan massal atau ancaman terorisme,” katanya.

Selain itu, dengan posisi Polri yang berada dibawah komando dan intruksi langsung Presiden RI, maka Polri memiliki posisi tawar yang setara dengan kementerian atau lembaga negara lainnya, dan memudahkan koordinasi dalam penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi, seperti kasus korupsi atau narkoba, tanpa hambatan birokrasi kementerian atau lembaga lain.

“Dalam kerangka negara hukum, DPP GEMA Mathla’ul Anwar menegaskan penghormatan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang menunjung tinggi supremasi hukum, yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang mengutamakan meritokrasi disemua jenjang birokrasinya,” ujar Ahmad Nawawi.

DPP GEMA Mathla’ul Anwar juga melihat bahwa, dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan menempatkan Polri dibawah komando dan intruksi langsung Presiden RI  dan sejajar dengan TNI (yang juga di bawah Presiden melalui Panglima TNI/Kemenhan), akan  menciptakan keseimbangan kekuatan (checks and balances) dalam menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban di dalam negeri.

“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo dengan semangat kenegarawanannya, terus menjaga sistem pemerintahan yang efektif dan berkeseimbangan. Memastikan pemerintahan berjalan baik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, terus menjaga kepercayaan publik, melakukan penguatan peran kementrian dan lembaga lainnya, termasuk penguatan peran dan fungsi Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat,” tutup dia.