RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim memperingatkan, pemerintah mengenai gejala deindustrialisasi dini yang tengah membayangi Indonesia. Fenomena penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB ini, dinilai dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. 

Politikus PKB ini menjelaskan, deindustrialisasi ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, peningkatan angka PHK. Serta, masih maraknya industri yang ketergantungan pada impor. 

“Pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi setiap negara. Meski ekonomi gig berkembang, hal itu solusi jangka pendek untuk pengangguran, bukan solusi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata wanita yang akrab disapa Nunik ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. 

Ia menilai, produktivitas sektor manufaktur yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor jasa. Hal tersebut, menjadikannya motor utama pertumbuhan jangka panjang yang tidak bisa digantikan. 

"Sejumlah faktor pemicu deindustrialisasi di Indonesia, di antaranya kurangnya investasi teknologi, infrastruktur yang belum memadai, tingginya biaya logistik. Hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja," ucap Nunik. 

Kondisi ini, menurut Nunik, diperburuk oleh ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Hal ini, membuat Indonesia beralih ke sektor jasa sebelum mencapai tingkat industrialisasi optimal. 

Guna mengatasi ancaman tersebut, ia mendesak, pemerintah untuk mereorientasi kebijakan hilirisasi. Semua itu, agar tidak hanya berfokus pada industri ekstraktif, tetapi juga menyasar sektor padat karya. 

“Kebijakan hilirisasi perlu diarahkan ke sektor industri padat karya guna menciptakan lapangan kerja formal. Meningkatkan produktivitas nasional, serta menaikkan pendapatan rumah tangga,” ujar Nunik. 

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, industri manufaktur nasional masih bergantung kuat pada pasar domestik. Kondisi tersebut muncul di tengah kinerja nilai tambah manufaktur Indonesia yang terus menguat secara global.

Agus menyampaikan struktur output industri pengolahan nasional masih didominasi penyerapan dalam negeri. Pola ini dinilai membatasi optimalisasi ekspansi industri manufaktur ke pasar global bernilai tinggi.

Kinerja manufaktur nasional sepanjang 2025 menunjukkan pertumbuhan positif melampaui ekonomi nasional. Namun, penguatan tersebut belum sepenuhnya diiringi peningkatan porsi ekspor produk manufaktur.

Kontribusi industri pengolahan nonmigas (IPNM) terhadap perekonomian nasional tetap berada pada level signifikan. Struktur permintaan yang timpang dinilai menjadi tantangan lanjutan bagi penguatan daya saing ekspor. 

“Sebanyak 78,39 persen output manufaktur diserap oleh pasar domestik. Sementara hanya 21,61 persen output manufaktur itu dikirim sebagai barang-barang ekspor kita,” ujar Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.